Bupati Malang, HM Sanusi (tengah) beserta rombongan Forkopimda Kabupaten Malang saat memantau arus mudik dari udara selama covid-19 (Foto : Istimewa)
Bupati Malang, HM Sanusi (tengah) beserta rombongan Forkopimda Kabupaten Malang saat memantau arus mudik dari udara selama covid-19 (Foto : Istimewa)

Bagi masyarakat yang ingin mudik ke Kabupaten Malang, sebaiknya mengurungkan niatnya. Sebab, Pemerintah Kabupaten Malang memastikan akan memberikan tindakan tegas, yakni diarahkan untuk kembali ke daerah asal jika tetap nekat mudik.

”Seluruh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dari luar yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Malang, diharuskan untuk kembali ke daerah tujuan asal,” tegas Bupati Malang HM Sanusi, Sabtu (25/4/2020).

Sejatinya, pelarangan untuk mudik ke wilayah Kabupaten Malang tersebut, juga terlampir dalam Surat Edaran Bupati Malang, nomor : 550/3210/35.07.032/2020.

Dalam surat edaran tentang larangan kegiatan mudik dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah Kabupaten Malang tersebut, hanya kendaraan angkutan logistik, kendaraan pengangkut obat dan alat kesehatan, kendaraan petugas operasional covid-19, dan mobil ambulan yang diperkenankan untuk keluar masuk wilayah Kabupaten Malang.

”Apabila terdapat warga yang memaksa untuk mudik karena ada keperluan penting dan memang benar-benar mendesak, maka diperbolehkan dan akan ditetapkan sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan),” ungkap Bupati Malang.

Terhadap pemudik yang berstatus ODP tersebut, lanjut Sanusi, akan diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dimana, selama menjalani karantina didalam rumah tersebut, para pemudik yang berstatus ODP ini akan didata oleh ketua RT maupun RW setempat sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

”Apabila terdapat masyarakat atau para pemudik yang berstatus ODP tapi tidak melakukan isolasi diri, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Sanusi.

Selain melarang para pemudik yang akan memasuki wilayah Kabupaten Malang. Bupati Malang beserta jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang, juga akan melakukan pendataan terhadap mereka yang sudah terlanjur mudik ke wilayah Kabupaten Malang, sebelum adanya surat edaran Bupati Malang tersebut.

”Bagi para pemudik yang sudah terlanjur tiba di Kabupaten Malang, akan didata dan dilakukan pengecekan kesehatannya secara berkala oleh petugas medis dari Puskesmas setempat,” ucap Sanusi.

Jika dari pemantauan kesehatan tersebut mengarah ke covid-19, maka para pemudik tersebut akan disarankan untuk melakukan isolasi di safe house yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Malang.

”Selama menjalani isolasi mandiri maupun yang di safe house, akan selalu diawasi oleh Dinkes (Dinas Kesehatan, Kabupaten Malang), dan dibantu oleh bhabinkamtibmas, babinsa, hingga perangkat desa,” terang Sanusi.

Salah satu kader PDI Perjuangan ini, menambahkan jika larangan mudik tersebut tidak hanya berlaku bagi para pendatang dari luar. Namun, para penduduk Kabupaten Malang juga akan diinstruksikan untuk tidak pulang ke kampung halaman selama pandemi covid-19.

”Bagi personel yang bertugas di Check Point, akan kami imbau untuk lebih tegas dan memperketat akses perbatasan keluar masuk di Kabupaten Malang. Tujuannya untuk meminimalisir para pemudik yang mau datang atau yang mau berangkat dari wilayah Kabupaten Malang,” terang Bupati Malang.

Terpisah, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, mengaku siap menindaklanjuti surat edaran Bupati Malang tersebut. Menurutnya, saat ini sudah ada 14 posko yang disiagakan Polres Malang untuk mengantisipasi kedatangan maupuan kepergian para pemudik dari wilayah Kabupaten Malang.

”Dari 14 posko pemantauan mudik lebaran, 8 di antaranya ditempatkan di kawasan bandara, terminal, hingga stasiun yang ada di wilayah hukum Polres Malang. Sedangkan 6 pos lainnya, merupakan posko check point yang ditempatkan di titik perbatasan yang ada di Kabupaten Malang,” terang Kapolres Malang.

Sebagai informasi, posko check point yang dimaksud Kapolres Malang tersebut, tersebar di 6 titik kawasan perbatasan di Kabupaten Malang.

Posko check point pertama terletak di kawasan Bakpia Telo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kemudian dua titik lainnya terdapat pada akses keluar masuk jalan tol di kawasan Dengkol, Kecamatan Singosari dan di kawasan exit tol Lawang.

Sedangkan tiga check point sisanya, terletak di Kecamatan Sumberpucung, tepatnya di perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Kemudian di kawasan Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, yang menjadi daerah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan check point yang terakhir, disiagakan di kawasan pelabuhan Sendang Biru yang terletak di Kecamatan Sumawe (Sumbermanjing Wetan).

”Sejak disiagakan pada awal bulan April (2020) lalu, petugas yang dilibatkan dalam posko check point tersebut sudah memantau kendaraan yang melintasi kawasan perbatasan. Selama menjalankan tugasnya, personel gabungan yang dikerahkan akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan penanganan covid-19,” tutup Kapolres Malang dengan pangkat dua melati di bahu ini.