Aktivis Kamisan yang mendatangi Polresta Malang Kota guna memberikan surat terbuka. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Aktivis Kamisan yang mendatangi Polresta Malang Kota guna memberikan surat terbuka. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Istri almarhum Munir, yakni Suciwati,  bersama aktivis HAM dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang dan Rumah Keadilan hari ini (25/4/2020) mendatangi Polresta Malang Kota. Kedatangan mereka guna memberikan surat terbuka kepada kapolri yang ditembuskan kepada kapolda dan kapolresta Malang Kota.

Surat terbuka tersebut berkaitan dengan penangkapan tiga pemuda yang menurut pihak kepolisian telah melakukan aksi vandalisme anarko.  Namun, para aktivis HAM  itu menilai penangkapan tiga pemuda itu janggal karena cacat administrasi.

"Kedatangan kami untuk melakukan dukungan konkret ke teman-teman. Kami  berharap mereka segera dibebaskan. Penangkapan teman-teman ini tidak sesuai prosedur. Makanya kami membuat surat terbuka. Tuntutan kami, mereka dibebaskan," ucap  Suciwati.

Menurut dia, ketiga pemuda tersebut merupakan aktivis yang aktif dalam aksi Kamisan dan gencar membela kepentingan masyarakat. Beberapa kasus pernah mereka dampingi, seperti sengketa lahan di Tegalrejo maupun sengketa tambang emas di Banyuwangi.

“Penangkapan yang dilakukan tanpa menunjukkan surat yang jelas. Ini sangat jelas ada maladministrasi dan cacat dalam prosedur penegakan hukum. Kedua, tuduhan atas hasutan dalam vandalisme masih samar, belum bisa dibuktikan,” ujar Suciwati.

Selain menyerahkan surat terbuka kepada pihak kepolisian, para aktivis HAM itu  juga akan menyerahkan surat yang sama dalam aksi Kamisan di 43 daerah.

Kuasa hukum tiga pemuda itu dari LBH Surabaya Pos Malang Lukman Chalim menjelaskan,  saat ini pihaknya belum mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) yang bisa menjadi pertimbangan bagi tim kuasa hukum untuk melakukan pembelaan.

“Swebagai kuasa hukum sampai selesai di-BAP, kami belum mendapat salinan BAP sampai detik ini dan belum mendapat keterangan yang jelas. Padahal itu merupakan hak tersangka dan kuasa hukum untuk mendapatkan salinan BAP setelah diselesaikan pengambilan keterangan terhadap tersangka,” katanya.

Perihal penangkapan yang dinilai maladministrasi,  Lukman mengaku mendapatkan informasi dari pihak keluarga tiga tersangka. Pihak keluarga mengaku tidak ditunjukkan surat penangkapan saat petugas membawa para pemuda tersebut.

Bagaimana tanggapan kepolisian atas surat terbuka yang dikirimkan para aktivis HAM tersebut? Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata yang dikonfirmasi melalui WhatsApp belum memberikan respons.