Presiden Joko Widodo (Foto: YouTube Najwa Shihab
Presiden Joko Widodo (Foto: YouTube Najwa Shihab

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengungkap alasan mengapa pemerintah tak menerapkan lockdown saat pandemi corona atau covid-19.  Padahal, kasus positif corona di Indonesia semakin meningkat.  

Beberapa pihak lantas sempat mendesak pemerintah untuk segera menerapkan lockdown di Jakarta. Namun, Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk tidak menerapkan lockdwon.  

Hal tersebut Jokowi sampaikan melalui tayangan Mata Najwa yang tayang pada Rabu (22/4/2020). Jokowi blak-blakan mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat DKI Jakarta jika lockdown diterapkan.  
Ia mengatakan anggaran tersebut bisa mencapai Rp 550 miliar per hari.  "Karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa, masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti, hanya di rumah," ujar Jokowi. 

"Untuk Jakarta saja, pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat. Itu per hari," lanjut Jokowi. 

Najwa Shihab lantas mempertanyakan apakah hal tersebut menunjukkan pemerintah tak memiliki cukup dana untuk menerap lockdwon.  

Mendengar pertanyaan Najwa Shihab, Jokowi pun membantah. Menurut Jokowi, pemerintah enggan meniru negara lain. 

Jokowi mengatakan, tak ada negara yang sukses memutus rantai penyebaran virus corona dengan menerapkan lockdown.  "Nggak ada menurut saya. Coba tunjukkan. Nggak ada. Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ diinformasikan mengenai negara yang a,b,c melakukan apa, hasilnya apa. Kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa. Itu ada," ungkap Jokowi. 

"Jadi, dalam memutuskan, setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal berbeda. Nggak bisa kita disuruh meniru negara lain," tandas Jokowi. 

Hingga akhirnya, pemerintah lebih memilih opsi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Selain itu, Jokowi memutuskan  larangan mudik bagi para perantau guna memutus rantai penyebaran virus covid-19.  Terlebih bagi mereka yang berada di wilayah zona merah.