Masih Banyak Pembenahan, DPRD Trenggalek Sampaikan 9 Rekomendasi LKPJ Bupati 2019 | Jatim TIMES

Masih Banyak Pembenahan, DPRD Trenggalek Sampaikan 9 Rekomendasi LKPJ Bupati 2019

Apr 22, 2020 19:57
DPRD Trenggalek sampaikan 9 rekomendasi atau catatan strategis LKPJ pada Bupati Trenggalek
DPRD Trenggalek sampaikan 9 rekomendasi atau catatan strategis LKPJ pada Bupati Trenggalek

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019, selesai dikoreksi pansus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. 

Dalam rapat paripurna yang bertempat di gedung Graha Paripurna, pansus serahkan sembilan (9) rekomendasi pada Bupati Trenggalek.

Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek menerangkan, masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya yakni besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2019.

"Jadi kita rekomendasikan pada pemerintah daerah untuk menghitung secara lebih teliti agar Silpa yang ada di tahun berjalan itu tidak begitu besar," ujar Doding usai Rapat Paripurna, Rabu (22/04/2020).

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan anggaran Dana Desa agar lebih bisa berperan dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Pemerintah desa semestinya berperan aktif untuk mengawal dan meningkatkan ekonomi desa dengan meningkatkan produktivitas masyarakatnya.

Selain memberi rekomendasi, DPRD Trenggalek juga mengapresiasi kinerja Pemda atas capaian penurunan kemiskinan. Menurut Doding, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah sudah bagus, dan harus dipertahankan hingga tahun depan.

"Alurnya Pemerintah Daerah untuk menekan angka kemiskinan di Trenggalek sudah bagus. Kita harapkan bisa diteruskan agar sesuai dengan yang ditargetkan oleh SDGs yakni 0%," ucapnya.

Sementara untuk sektor ekonomi, Doding mengakui akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek melambat. Pihaknya juga ajak segenap pemangku kebijakan berjuang keras hadapi pandemi agar pertumbuhan ekonomi sanpai di angka 5%.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menerangkan, bahwa catatan strategis dari DPRD Trenggalek akan dijadikan pertimbangan sebagai acuan kinerja tahun anggaran berikutnya. Bupati Trenggalek juga menggarisbawahi penurunan pendapatan asli daerah (PAD).

"Jadi PAD justru meningkat hanya pendapatan yang bersumber dari transfer itu yang mengalami penurunan," jelas Arifin.

Masih menurut Arifin, belanja anggaran ada Silpa yang sangat besar karena pembangunan Pasar Pon yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten ternyata dibangun oleh Pemerintah Pusat. Alhasil anggaran tidak terpakai dan menjadi Silpa.

"Selain itu, ada beberapa hal yang kami soroti pula yakni terkait indikator ekonomi yang dinilai masih stagnan dan kualitas lingkungan hidup yang masih dalam pengawasan DPRD Trenggalek," pungkas Bupati termuda se-Indonesia ini.

Topik
Trenggalek Berita Trenggalek DPRD Trenggalek Rekomendasi LKPJ Bupati 2019

Berita Lainnya