Peta terbaru titik kerawanan penyebaran Covid-19 di Jatim
Peta terbaru titik kerawanan penyebaran Covid-19 di Jatim

Pemkot Surabaya awalnya begitu ngotot untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya. Alasannya untuk melakukan penerapan PP No 21 Tahun 2020 dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah pusat.

PSBB ala Pemkot Surabaya ini dengan menjaga 19 daerah perbatasan di daerah terluar Kota Surabaya. Agar kendaraan tidak bisa dengan bebas keluar masuk.

19 daerah tersebut yakni Stadion Gelora Bung Tomo (Pakal), Terminal Tambak Oso (Benowo), Dupak Rukun (Asemrowo), Kodikal (Pabean), Mayjen rumah pompa (Dukuh Pakis), Gunungsari (Jambangan), Kelurahan Kedurus (Karang Pilang), Masjid Agung (Kec. Gayungan) dan Jeruk (Lakarsantri).

Selain itu, sterilisasi juga dilakukan di Driyorejo, Benowo Terminal (Pakal), Tol Simo (Sukomanunggal), Mal City of Tomorrow (Dishub), MERR Gunung Anyar (Gunung Anyar), Suramadu (Kec. Kenjeran), Rungkut Menanggal (Gunung Anyar), Wiguna Gunung Anyar Tambak (Gunung Anyar), Margomulyo (Tandes) dan Pondok Chandra (Gunung Anyar). 

Namun pada, Senin (6/4) Pemkot Surabaya mengumumkan perubahan arah dan batal menerapkan PSBB. Alasannya belum melakukan pematangan kajian dan analisa terkait penerapan PP No 21 Tahun 2020 tersebut.

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M. Fikser mengatakan, sebelum menerapkan PSBB, pihaknya harus menyelesaikankajian-kajian dan analisa PP Nomor 21 Tahun 2020 ini jika diterapkan di Surabaya. Karenanya, pihaknya belum mengajukan surat kepada kementerian terkait penerapan PSBB di Surabaya. 

“Saat ini kita masih terus berdiskusi dengan instansi terkait membahas kajian dan analisa dampak dari penerapan PSBB tersebut. Setelah kajian dan analisa dilakukan, maka itu kemudian dilaporkan dahulu kepada wali kota (Tri Rismaharini)," kata Fikser, Senin
(06/04/2020).

Selanjutnya, jelas Fikser, surat pengajuan tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebelum ke kementerian atau Pemerintah Pusat. Pasalnya, penerapan PSBB ini sebelumnya harus melalui beberapa rangkaian prosedur yang harus dijalankan.

"Tidak mungkin pemkot langsung kirim surat ke Pemerintah Pusat, karena kan harus melalui tahapan ke provinsi dahulu. Nah, jika di provinsi sendiri belum ada surat pengajuan itu, otomatis PSBB ini belum diterapkan," katanya.

Pemprov Jatim sendiri belum merespons keinginan Pemkot Surabaya tersebut. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku belum mendapat laporan dari Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono terkait daerah yang mengajukan PSBB. "Ini saya tanya belum dijawab juga," terangnya saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi.

Terkait PSBB ini kata Khofifah harus diperhitungkan dengan sangat matang. "Karena ada sisi keamanan, ada sisi pemenuhan logistik. Supaya masyarakat yang membutuhkan logistik akan beli katakan lewat online titiknya itu dikonfirmasi," lanjutnya.

Kemudian layanan kesehatan menurut dia sudah dikonfirmasi betul. "Layanan rumah sakit yang ada di daerahnya itu sudah diprediksi kira-kira akan siap untuk melayani pasien sesuai dengan hasil algoritma yang mereka punya," tuturnya.

Khofifah merasa untuk ini masing-masing daerah sudah memiliki prediksi dari kemungkinan titik puncaknya, ODP, PDP, observasinya. "Saya rasa itu nanti kalau ada surat Muspida Forkopimda mereka boleh mengajukan ke Kementrian Kesehatan," imbuhnya.

Satu hari sebelumnya Khofifah tercengang mendengar Kota Surabaya yang akan menerapkan PSBB. Karena sama sekali belum ada koordinasi dengan pihaknya.

"Seyogyanya pemprov dapat pengajuan PSBB karena layanan kesehatan dan logistik harus terkoordinasikan dengan baik," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/4).

Menurut Khofifah dalam kondisi saat ini semua harus terencana dengan baik. "Karena PSBB itu lebih ketat dari pada Psysical Distancing," tegasnya.

Khofifah pun mengimbau bahwa PSBB yang diajukan ke pemerintah pusat ini juga harus dikonfirmasikan ke pemerintah daerah. "Kemudian bagaimana keamanannya? Jadi semua harus terkonfirmasi. Karena ini bukan urusan sederhana," imbuhnya.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Jatim sejauh ini sendiri 189 orang. Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 985 dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 10.929 orang.