Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi Lewat Teleconference
Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi Lewat Teleconference

Alokasi anggaran untuk Jaring
Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 7 miliar  dirasa kurang jika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan dan melihat banyaknya warga yang terdampak dalam masa tanggap darurat Covid-19. 

Penyataan tersebut disampaikan oleh I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi usai Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar oleh Bupati Banyuwangi atas diajukannya LKPJ Bupati Banyuwangi Tahun 2019.

Menurut Made penyampaian nota penjelasan Bupati Banyuwangi dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi kali ini disampaikan dengan cara teleconference.

"Selain pimpinan dewan, masing-masing fraksi mengirimkan dua orang dan wajib mengenakan masker sesuai dengan anjuran dan perintah pemerintah pusat sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran wabah Covid 19," jelasnya.

Selanjutnya politisi asal Ketapang itu menuturkan pihaknya memberikan teguran kepada anggota dewan yang tidak mengenakan dalam acara paripurna tersebut.

Dia menambahkan khusus dana JPS pihaknya meminta agar eksekutif melakukan penambahan bahkan pimpinan dan anggota dewan sepakat  anggaran DPRD Banyuwangi direlokasi untuk program penuntasan Covid 19 dan anggaran JPS.

"Teman-teman  sekarang masih membahas berapa anggaran yang mau direlokasi untuk  penanganan pencegahan sekaligus alokasi dana jaring pengaman sosial," imbuh Made.

Lebih lanjut dia menuturkan masih belum mengecek secara detail pergeseran alokasi dana yang digunakan untuk penanganan Covid 19 dan JPS di Banyuwangi.

Ayah empat anak itu menambahkan kegiatan yang tidak berdampak langsung dengan masyarakat diupayakan untuk digeser bagi penangan Covid 19 dan penanganan bagi warga yang terdampak langsung. Mengingat recovery membutuhkan waktu yang panjang. 

"Semua masih melihat pergerakan dan ini kan waktunya bisa tiga bulan atau lebih. Kalau misalkan kurang nanti kami sesuaikan lagi," ujar Made.

Sementara Bupati Banyuwangi dalam nota pengantar LKPJ antara lain mengungkapkan dalam menyikapi pencegahan wabah Covid 19, Pemkab.  

Banyuwangi menyiapkan beberapa opsi terkait perencanaan dan penganggaran yang perlu  dipersiapkan dalam rangka percepatan penggunaan  APBD dan/perubahan peraturan Kepala Daerah tentang  penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid- 19 antara lain: Realokasi anggaran yang bersumber dana dari DAK, DID, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Seluruh Perangkat Daerah untuk memperhitungkan kembali anggaran APBD 2020 seperti perjalanan  
dinas luar daerah, kegiatan workshop dan sosialisasi.

Kemudian melakukan realokasi beberapa kegiatan Banyuwangi Festival khususnya di bulan Maret sampai dengan Mei, serta kemungkinan beberapa kegiatan penunjangnya yang bersifat penyediaan di Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas  Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Selain itu untuk progres pencegahan dan  penanganan Covid 19 di Kabupaten Banyuwangi, Pemkab juga melakukan beberapa kegiatan antara lain; Sosialisasi yang melibatkan perangkat desa, puskesmas, babinsa, babinkamtibmas terkait pencegahan virus Covid-19 melalui gerakan hidup sehat (cuci tangan dengan sabun) dan melakukan social distancing (berdiam diri di rumah dan menjauhi  kerumunan), Melakukan screening kesehatan ditempat publik dan  
jemput bola screening ke masyarakat yang beresiko terkena suspect Virus Corona, Menjaga Kebersihan Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya dengan melakukan penyemprotan  
disinfektan di fasilitas publik/kantor, Melakukan penerapan sosial distancing dalam kantor (jarak minimal 1 meter) dan Penerapan Work From Home bagi pegawai Penkab Banyuwangi yang  
diinstruksikan melalui Surat EdaranBupati dan Surat  Edaran Sekda Kabupaten Banyuwangi, Pemberian vitamin dan makanan bergizi untuk  petugas medis di lapangan, manula dan bagi masker  
para OJOL (ojek online)."Kami menyadari bahwa masih banyak yang  harus dibenahi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.  Untuk itu, segenap masukan dari Pimpinan dan Anggota  Dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang,"jelas Bupati Azwar Anas.