Imbauan Tata Cara Akad Nikah Selama Pandemi Covid-19.
Imbauan Tata Cara Akad Nikah Selama Pandemi Covid-19.

Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya partisipasi penanggulangan covid-19. Salah satunya telah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor: P.003/DJ.III/Hk.00.7/04 2020 tentang Sistem Pendaftaran Pelayanan Online KUA.

Bagi para pengantin yang akan melangsungkan akad nikah maka harus mendaftar secara online melalui simkah.kemenag.go.id. mulai Rabu (01/04/2020).

Langkah tersebut diambil usai Kementerian Agama menetapkan perpanjangan sistem Work From Home (WFH) PNS sampai 21 April 2020.

Kebijakan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kemenag Kota Madiun Ahmad Munir bahwa pendaftaran pernikahan hanya dilayani melalui online dan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada kepala KUA di 3 Kecamatan Kota Madiun. Antara lain, di Kecamatan Taman, Kecamatan Banjarejo dan Kecamatan Kartoharjo.

“Biasanya mengurus surat-surat itu harus ke petugas kantor lalu baru diserahkan ke kelurahan, tetapi untuk kondisi seperti ini Kemenag mengeluarkan kebijakan untuk mengurus persyaratan menikah via online,"ujar Ahmad Munir.

Ahmad Munir menjelaskan apabila virus Covid-19 ini sudah normal kembali maka kebijakan itu akan dicabut. “Yang jelas pelaksanaan nikah tetap berlangsung bagi calon mempelai yang baru akan mendaftarkan bisa mendaftarkan via online,” ungkapnya.

Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Madiun Agus Burhani, menambahkan kebijakan tersebut berisi sebagai berikut. 

1. Pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online untuk menghindari interaksi dalam jarak dekat.

2. Pelaksanaan akad nikah hanya dapat dilayani atau dilaksanakan jika daftar pernikahannya sebelum tanggal 1 April 2020.

3. Daftar nikah sesudah tanggal 1 April 2020, akad nikahnya harus dilaksanakan setelah masa darurat covid-19.

4. Masa darurat Covid-19 mengikuti kebijakan daerah masing-masing.

5. Memohon bantuan kepada aparat Pemerintah/Kecamatan/Kelurahan Untuk Sosialisasi Kebijakan/SE Ditjend Bimas Islam Nomor: P. 003/DJ.III/Hk.00.7/04 2020 ini kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi.

6. KUA berhak menolak akad nikah jika dilaksanakan dengan tidak menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada calon pengantin bahwa akad nikah yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA harus di ruangan terbuka atau berventilasi yang baik. Kemudian membatasi jumlah yang hadir  dengan tidak lebih dari 6 orang serta menggunakan sarung tangan dan masker setelah itu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki ruangan.

"Masyarakat diharapkan dengan penuh kesadaran untuk mematuhi aturan pemerintah yakni untuk tidak mengadakan resepsi pernikahan yang mengundang banyak orang," tambah dia.