Ketua Grup Riset Geoinformatika FILKOM UB  Fatwa Ramdani DSc SSi MSc menunjukkan hasil riset. (Foto: istimewa)
Ketua Grup Riset Geoinformatika FILKOM UB Fatwa Ramdani DSc SSi MSc menunjukkan hasil riset. (Foto: istimewa)

Berdasarkan hasil penelitian data satelit oleh Grup Riset Geoinformatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (FILKOM UB), beberapa daerah di Jawa Timur mengalami perubahan permukaan tanah.

Ketua Grup Riset Geoinformatika FILKOM UB  Fatwa Ramdani DSc SSi MSc mengatakan, perubahan permukaan tanah ini di Jawa Timur ada yang mengalami kenaikan dan penurunan, yang disebabkan karena faktor alami atau buatan.

"Jika terjadi karena faktor alam maka perubahan yang terjadi skalanya kecil. Sementara perubahan karena faktor manusia justru menimbulkan dampak masif atau berskala besar," terang dia.

Perubahan permukaan tanah tersebut terjadi di bagian utara Surabaya dan Gresik, serta di Malang Selatan.

Nah, di bagian utara Surabaya dan Gresik, perubahan permukaan tanah terjadi karena faktor manusia. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pembangunan dan pemakaian air tanah.

Sementara di bagian Malang Selatan, terjadi penurunan permukaan tanah karena berada di daerah patahan lempeng bumi (karena faktor alam). 

"Kondisi ini sudah divalidasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang menduga penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah Surabaya karena eksploitasi air tanah. Penurunan permukaan tanah ini bisa berdampak negatif seperti banjir, longsor hingga robohnya infrastruktur," beber Fatwa.

Penurunan permukaan tanah ini dapat meluas karena tanah sifatnya continue bukan diskrit atau terpisah-pisah. Sehingga, perlu ada kerja sama yang baik antara peneliti dan pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat dan meningkatkan kepeduliannya untuk menjaga kondisi lingkungan.

"Peneliti harus lebih banyak menyebarluaskan data dan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencerdasan kontribusi pengabdian. Sementara itu pemerintah bisa menjalankan fungsi kontroling dan  penegakan hukum yang baik," katanya.

Fatwa menambahkan, hukum mengenai perlindungan lingkungan atas dampak pembangunan sudah ada, namun penegakan dan kontrolingnya masih lemah di Indonesia.

"Dimana pembangunan? Kenapa dibangun? Layak tidak dibangun? Di situ harus jelas, bagaimana dengan kondisi tanah dan airnya. Kemudian kalo perlu pemerintah juga memberikan insentif kepada masyarakat atau pengusaha yang telah melakukan konservasi air tanah ataupun berkontribusi pada pelestarian lingkungan," tegasnya. 

Sementara itu, bagi masyarakat dapat berpartisipasi aktif menjaga lingkungan dengan membuat sumur resapan, melakukan penghijauan di tingkat rumah tangga dan melakukan sistem pemanenan air hujan.

"Jadi kalau ada tanah kosong jangan dibangun tapi seharusnya ditanam pohon untuk menahan tanah dan air. Karena penurunan tanah itu sering kali terjadi akibat air di tanah menghilang dan beban di atas tanah bertambah. Memanen air hujan maksudnya jangan membiarkan air hujan langsung dibuang ke saluran drainase tapi dibiarkan masuk ke dalam tanah," tandasnya.