Peristiwa Banser kawal Sanusi, awal Maret 2020 lalu yang sempat memanas (dok MalangTimes)
Peristiwa Banser kawal Sanusi, awal Maret 2020 lalu yang sempat memanas (dok MalangTimes)

Peristiwa pengawalan Banser atas Sanusi Bupati Malang ke markas PDI Perjuangan Kabupaten Malang, awal Maret 2020 lalu, akhirnya dibuka ke publik.

Melalui Satuan Kordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna atau Satkorcab Banser Kabupaten Malang, peristiwa yang cukup ramai diperbincangkan dan mengarah keberpihakan politis dalam Pilkada serentak 2020, dinyatakan tak benar.

"Kita netral dan tak condong ke salah satu partai politik. Ramainya peristiwa itu memang patut disayangkan dan dikarenakan miss komunikasi,* kata M Yusuf Winardi, Kepala Provos Satkorcab Banser Kabupaten Malang, Senin (23/3/2020).

Yusuf pun menjelaskan kronologis peristiwa yang membuat Banser dituding tak etis oleh salah satu Banser senior melalui media, waktu itu.

Dirinya menyebut pengawalan Banser telah sesuai dengan  standar operasional prosedur atau SOP. Di mana beberapa anggota Banser mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawalan Sanusi saat itu.

"Jadi kita dapat instruksi, tak mungkin jalan sendiri. Saat itu pun kita tetap di luar kantor. Ini sesuai dengan instruksi, pengawalan. Pengawalan itu cukup di luar, nggak ada lebih," urainya.

Yusuf melanjutkan, bahwa hal itu pun telah sesuai SOP. Serta apa yang dilakukan tak ada kaitannya dengan keberpihakan pada salah satu parpol yang akan berkontestasi di Pilkada Kabupaten Malang 2020.

"Jadi kita kembali tegaskan Banser netral," tegasnya yang juga menyayangkan adanya pernyataan ke media terkait persoalan yang sebenarnya tak seperti yang terlihat saat itu.

"Kita sayangkan itu. Kalau memang langkah kita kurang pas, tak usah diomongkan ke media. Cukup panggil kita, bertabbayun di internal," imbuhnya.

Senada, Wakil Kepala Satkorcab Banser M Muhklis Mubarak, menyampaikan peristiwa itu terjadi karena misskomunikasi. 
"Kita anggap sebagai pembelajaran bersama. Bila ada suatu hal diselesaikan secara silaturahim, kita lakukan tabbayun. Saling kroscek," ucapnya.

Sebagai informasi, pengawalan Banser atas Sanusi saat bertandang ke kantor DPC PDI Perjuangan, Rabu (4/3/2020) lalu,  menimbulkan reaksi keras.

Mujib Idris yang mengaku sebagai Instruktur Nasional Banser Kabupaten Malang, dibuat geram atas hal itu. Kepada media, dirinya mengungkapkan kegeramannya itu.

“Tidak benar. Kami kecewa ada Banser memihak salah satu calon dalam pilkada. Kalau ingin ada yang mendukung lepas atribut Banser,” ujarnya.

Mujid juga mengatakan, dirinya akan melaporkan persoalan ini dan menegaskan bisa mencabut keanggotan sejumlah Banser yang mengawal Sanusi.