(Foto:Istimewa)
(Foto:Istimewa)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat  ternyata belum sepenuhnya transparan. Besaran biaya proses sertifikasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yakni Peraturan Bupati (perbup).

PTSL yang lebih dikenal dengan sertifikasi tanah ini merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. 

Sesuai yang tertera dalam Peraturan Bupati No.2A Tahun 2019 BAB III Pasal 8 tentang besaran biaya yang diperuntukkan untuk persiapan PTSL ini sebesar Rp 150 ribu setiap pemohon. Hal ini ternyata belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Salah satunya mereka yang tinggal di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun khususnya di Desa Pucangrejo.

Biaya yang dipungut Panitia PTSL 2020 di Desa Pucangrejo sebesar Rp 400 ribu. Itu jelas lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan pemerintah dalam SKB 3 Menteri yang hanya Rp 150 ribu per bidang. 

ZL, warga Desa Pucangrejo kepada MadiunTIMES.com menuturkan biaya pengurusan sertifikat program PTSL ini sebesar Rp 400 ribu. Mengenai besaran biaya tersebut, menurut ZL, tidak pernah disosialisasikan sebelumnya.

"Seluruh peserta PTSL ini tidak semuanya mengetauhi sosialisasi dari pemerintah desa," ujar ZL.

Menurutnya, panitia PTSL Desa Pucangrejo sebenarnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan menabrak aturan namun selama ini mereka bisa bebas melakukan tanpa ada teguran dari siapapun.

Sementara itu, Kepala Desa Pucangrejo Indra Sidiq Setiawan  menuturkan Program PTSL ini di ikuti 440 masyarakat Desa Pucangrejo dari kuota 800 orang. 

Besaran biaya program ini sudah menjadi kesepakatan seluruh Pokmas penyelenggara PTSL Se-Kecamatan Sawahan Madiun yang diprakarsai Kepala Desa Pule Anton.

“Besaran biaya untuk progran PTSL ini meliputi biaya pemberkasan, patok, BOP Panitia, materai, saksi- saksi, dan naskah serta Pokmas. Kesepakatan ini bahkan berlaku untuk semua penyelenggara PTSL se Kabupaten Madiun," ungkap Indra Sidiq.

Ia juga menjelaskan sosialisasi PTSL ini sudah dilaksanakan dan dihadiri BPN, Kejaksaan Negeri dan Polres Kota Madiun. Sehingga dalam pelaksanaan PTSL ini sudah sesuai aturan perundang-undangan. 

Bahkan, untuk memudahkan program PTSL ini, lanjutnya,  panitia PTSL diusulkan dari masing masing warga dusun, dalam hal ini ketua RT.

Namun demikian, di lapangan ada yang berbeda yakni mengenai besaran biaya PTSL. Sejumlah warga tidak mengetahui ada sosialisasi tentang penetapan biaya sebesar Rp 400 ribu per bidang tersebut.

Bagi sebagian warga, pernyataan Kepala Desa Pucangrejo tersebut bertentangan dengan Perbub BAB III Pasal 10 ayat (7) dan BAB VII Pasal 15 ayat (1) tentang Berita Acara yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 “Namun, kami memang belum membuat berita acara sosialisasi kepada masyarakat peserta program PTSL,” tegas Indra Sidiq Setiawan.