Massa Aksi dari HMI Cabang Malang yang berusaha menyalurkan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kota Malang, pada hari Jumat (13/3/2020).
Massa Aksi dari HMI Cabang Malang yang berusaha menyalurkan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kota Malang, pada hari Jumat (13/3/2020).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang merupakan salah satu Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus yang tegas menolak RUU Omnibus Law.

Pada hari Jumat (13/3/2020) sore, kader-kader HMI Cabang Malang turun aksi jilid kedua, untuk menolak RUU Omnibus Law yang aspirasinya disalurkan melalui DPRD Kota Malang. Aksi itu diikuti oleh setidaknya ratusan massa dari berbagai komisariat di kampus berbeda yang ada di Malang.

Menurut keterangan Kabid PTKP HMI Cabang Malang yang juga sebagai Koordinator Lapangan untuk aksi Tolak RUU Omnibus Law Jilid kedua, Riyadhelis Putuhena, massa aksi yang awal berkumpul di depan sekretariat HMI Cabang Malang di kawasan Rajabally bergerak menuju area Alun-Alun Tugu Kota Malang. 

"Sekitar pukul 14.30 WIB massa aksi berjalan menuju Balai Kota Malang dan melakukan orasi sembari menutup jalan di balai kota dan kantor DPRD Kota Malang," tuturnya saat diminta konfirmasi oleh pewarta.

Riyadh juga menambahkan bahwa terjadi negosiasi antara Korlap Aksi, DPRD dan pihak Kepolisian. "Sekitar pukul 15.50 WIB massa aksi meminta masuk ke dalam kantor DPRD Kota Malang. Sekitar pukul 16.20 WIB terjadi negosiasi dan pihak kepolisian meminta perwakilan 10 orang untuk melakukan audiensi," ujarnya.

Riyadh juga menuturkan bahwa keputusan itu tidak disepakati oleh massa aksi, karena massa aksi mengacu pada kesepakatan Aksi Tolak Omnibus Law Jilid pertama. 

"Dikarenakan saat aksi Tolak Omnibus Law Jilid pertama, negosiator yang bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang diminta untuk membuat naskah akademik atau catatan kritis dan permintaan itu sudah kita penuhi," tuturnya. 

Negosiasi tidak menemukan titik temu. Pihak kepolisian serta DPRD hanya mengizinkan 10 orang dari kader HMI yang masuk untuk melakukan audiensi, serta melarang massa aksi lainnya untuk menunggu di lobi DPRD Kota Malang.

Akibat kebuntuan ini, akhirnya massa aksi memutuskan untuk kembali sekretariat HMI Cabang Malang. "Karena tidak mendapat kesepakatan dan DPRD pun tidak mengizinkan masa aksi lainnya di lobi kantor, maka HMI bersepakat untuk kembali menutupi jalan Rajabally, sekitar pukul 17.05 WIB," terang Riyadh.

Massa aksi mulai memblokade jalan di perempatan Rajabally serta menutup jalan di depan sekretariat HMI Cabang Malang. Aksi itu merupakan bentuk protes karena keinginan massa dari HMI tidak diakomodasi untuk melakukan audiensi di dalam kantor DPRD Kota Malang bersama seluruh massa aksi.

Saat itu, pihak kepolisian mulai mendorong mundur massa aksi untuk menepi karena mengganggu lalu lintas pada sore hari sekitar pukul 17.40 WIB.

Aksi saling dorong dan sempat ada pukulan yang dianggap oleh massa HMI terjadi karena tindakan represif aparat kepolisian ini membuat dua dari massa memar dan luka-luka. 

"Ada Reza Dwi dari Komisariat Psikologi UMM dan Ibrahim alias Jamal dari Komisariat Ekonomi UNMER yang mengalami memar di pelipis mata sebelah kanan," ungkap Fabi selaku Kabid Hukum dan HAM HMI Cabang Malang.

Mengenai aksi dari HMI Cabang Malang juga disampaikan oleh Kasat Intelkam Polresta Malang Kota, Kompol Sutiyono. Sutiyono mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan di antara kantor Balai Kota dan DPRD Kota Malang oleh HMI Cabang Malang sudah mulai mengarah tidak kondusif ketika massa aksi membakar ban. 

"Aksi yang diikuti sekitar 200 massa ini mulai tidak kondusif saat pukul 15.05 WIB massa aksi mulai membakar dua ban bekas di tengah jalan," ungkap Sutiyono.

Massa aksi mulai tidak kondusif saat keinginannya untuk seluruhnya masuk ke dalam kantor DPRD Kota Malang melakukan audiensi ditolak. Hanya perwakilan 10 orang yang dipersilahkan masuk untuk melakukan audiensi. 

"Anggota DPRD Kota Malang juga sempat ada yang keluar 5 orang, tetapi massa aksi tidak mau berdialog melainkan ingin audiensi bersama seluruh massa aksi di dalam kantor DPRD Kota Malang," jelas Sutiyono yang dulunya juga sebagai aktivis mahasiswa di IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang).

Massa yang mulai berjalan menutup perempatan Rajabally serta depan sekretariat HMI Cabang Malang, akhirnya didorong mundur oleh aparat kepolisian karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum.

Puncak dari kericuhan pada saat kepolisian mendorong massa aksi agar tidak menutup jalan karena kondisi sore itu juga sangat macet. 

"Dari pihak komandan kepolisian juga sempat kena pukul dan HT Wakasat Lantas hilang sampai hari ini (14/3/2020)," ujar Sutiyono. 

Saat beberapa massa dari HMI Cabang Malang diamankan oleh pihak Kepolisian, Sutiyono menuturkan bahwa massa yang luka juga sempat diobati. 

"Gak ditahan, Mas, karena kena pukul agak memar kita bawa untuk diobati Mas," tuturnya.

Sutiyono juga memberikan saran mengenai aksi Tolak RUU Omnibus Law ini dengan cara mengundang ke kampus pejabat yang bersangkutan. 

"Mending di kampus undang Menteri Hukum Ham diskusi pasal-pasal yang mana yang gak pas, dibahas," ujarnya memberikan saran kepada massa aksi.

"Intinya dari pihak kepolisian itu, jika kawan-kawan mahasiswa atau siapa pun yang berkeinginan untuk melakukan aksi, harus tertib, aman dan kondusif," pungkasnya. 

Sementara pihak mahasiswa juga menuntut agar kepolisian tidak melakukan tindakan represif pada massa aksi karena tugas kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat.