Abdurrachman atau Gus Dur saat kembali diperiksa Kejari dalam kasus korupsi dana kapitasi kesehatan di Kabupaten Malang (dok MalangTimes)
Abdurrachman atau Gus Dur saat kembali diperiksa Kejari dalam kasus korupsi dana kapitasi kesehatan di Kabupaten Malang (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Tersangka kasus korupsi dana kapitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dari 2015-2017, Abdurrachman atau akrab disapa Gus Dur yang sempat menjabat Direktur RSUD Kanjuruhan, masih bisa bernafas longgar.

Walau statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Gus Dur masih belum ditahan. Selain itu dirinya juga masih bekerja sebagai ASN sebagai staf di Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Malang.

Hal ini pun menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Malang. Lepas dari berbagai regulasi dan pertimbangan yang ada, status tersangka dalam tindak pidana korupsi dan perlakuan yang diterima Gus Dur membuat masyarakat urut dada.

Perlakuan itu secara regulasi yaitu Undang-Undang Aparat Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 88 ayat (1) poin c memang dibenarkan. Isinya, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Hingga kini setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Kejari Kepanjen, belum dilakukan penahanan terhadap Gus Dur. Sehingga statusnya pun sesuai regulasi di atas masih merupakan ASN. Walau secara jabatan, dia telah dicopot dari Dirut RSUD Kanjuruhan jadi staf di BKSDM Kabupaten Malang.

Posisi Gus Dur itu pun dibenarkan oleh Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti yang menyampaikan, bahwa tersangka kasus korupsi dana kapitasi kesehatan ini memang masih bekerja di Pemkab Malang.

"Ya itu setelah ditetapkan tersangka, beliaunya langsung dicopot dari jabatannya sebagai Dirut Kanjuruhan. Kini dinas sebagai staf di BKSDM," ujarnya. 

Tridiyah melanjutkan, bahwa statusnya tetap sebagai ASN dan belum ada pemberhentian, baik sementara maupun permanen.

Hal ini kembali merujuk pada Pasal 88 ayat (1) poin c UU ASN. Sekaligus sebagai penerapan asas praduga tak bersalah. 

Ini yang ingin disampaikan Pemkab Malang ke masyarakat terkait regulasi yang ada bagi ASN yang disangkakan terlibat dalam kasus korupsi.

Untuk kasus Gus Dur, setelah melalui pertimbangan juga Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), masih tetap sebagai ASN.

Berbeda, lanjut Tridiyah, bila Gus Dur telah resmi ditahan atas statusnya. "Maka dirinya diberhentikan sementara sampai adanya putusan hukum tetap. Saat posisinya seperti itu sesuai aturan dirinya juga masih punya hak mendapat 50 persen dari gaji pokoknya," urainya.

Selama belum turun putusan hukum tetap, Gus Dur masih berstatus ASN sesuai regulasi.
"Jadi Pemkab Malang tetap taat regulasi terkait hal ini serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga ada putusan hukum tetap," ujarnya.

Pasal terkait status tersangka korupsi yang dilakukan ASN itu sebenarnya sejak awal menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Dimana, pasal itu masuk dalam 7 hal krusial sejak UU ASN diundangkan. 

Tapi, aturan tetaplah aturan yang harus dipatuhi seluruh elemen yang ada di Indonesia. Tak terkecuali yang terjadi di kasus Gus Dur yang sempat membuat masyarakat mengurut dada.

Hal ini berdasar pada banyaknya kasus ASN tersangkut korupsi yang bahkan sudah putusan hukum tetap, tapi masih belum mendapatkan sanksi sesuai regulasi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, di awal tahun 2019 lalu saja, terdapat 2.357 PNS tersangkut korupsi dan berkekuatan hukum tetap. Tapi, dari data yang disampaikan, baru 20,28 persen mendapat sanksi sesuai regulasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.

Sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satunya karena terkait tindak pidana korupsi.

Dengan rincian, 478 PNS koruptor telah diberhentikan dan berasal dari kementerian atau lembaga sebanyak 49 dan 429 orang berasal dari lembaga daerah. Sementara 1.879 PNS belum dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

1.964 PNS pidana korupsi juga masih aktif menerima gajinya. Hal yang tentunya membuat negara kembali mengalami kerugian. 

Konsistensi terhadap regulasi khususnya bagi ASN yang disangkakan atau telah dijatuhkan hukuman tetap dalam korupsi inilah yang membuat kasus Gus Dur pun dipertanyakan. 

Seperti diketahui, status Gus Dur sebagai tersangka telah ditetapkan sejak awal tahun 2020. Bersama penetapan tersangka untuk Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang, Yohan Charles LS.

Penetapan tersangka terhadap keduanya, dilakukan oleh Kejari Kepanjen setelah mendalami hasil penyidikan yang berlangsung sejak awal Januari 2019. Dimana, dari hasil itu ditemukan adanya kerugian negara yang mencapai Rp 8,5 miliar lebih. 

Dari perbuatan tersangka selama tahun 2015-2017 terkait dana kapitasi yang digelontorkan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Dana kapitasi itu seyogyanya untuk jasa operasional dan pelayanan pada puluhan puskesmas yang ada di Kabupaten Malang.