Suasana sosialisasi rokok ilegal di Balai Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Jombang. (Foto : Dokumentasi Diskominfo Jombang)
Suasana sosialisasi rokok ilegal di Balai Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Jombang. (Foto : Dokumentasi Diskominfo Jombang)

Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri mensosialisasikan ketentuan bidang cukai ke masyarakat kota santri. Pertemuan dengan masyarakat ini digelar di beberapa wilayah di Jombang.

Sosialisasi yang diberikan ini menyangkut peredaran rokok ilegal. Salah satu sosialiasi tersebut digelar di Balai Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Jombang pada Selasa (25/2) kemarin. Kegiatan itu sedikitnya dihadiri puluhan orang di Desa Jarak.

Pada kesempatan itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Adiek Marga Raharja menyampaikan informasi mengenai peredaran rokok ilegal. Masyarakat dimintai waspada dengan rokok ilegal.

"Ciri-ciri rokok ilegal diantaranya adalah rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai. Rokok diproduksi oleh pabrik yang belum memperoleh ijin/NPPBKC, dan rokok yang diedarkan dilekati pita cukai namun pita cukainya palsu, bekas, tidak sesuai peruntukan dan tidak sesuai personifikasi," kata Adiek.

Adiek juga menyampaikan, rokok yang diedarkan, dijual atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan), dikenai ancaman pidana penjara minimal satu tahun, maksimal lima tahun. Pidana denda minimal dua kali nilai cukai, dan maksimal sepuluh kali nilai cukai.

"Mulai tahun 2019 pengenaan tarif cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya, yang meliputi ekstraks dan essens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco) atau tembakau kunyah (chewing tobacco), dikenai tarif cukai 57 %," tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Budi Winarno berharap peran aktif masyarakat dalam hal pemberantasan rokok ilegal di Jombang. "Jadi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang khususnya, harus diberantas, terus dicegah dan dihentikan," ucapnya.

Selain itu, Budi juga mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang terus berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Pemkab Jombang melalui Diskominfo Jombang terus meningkat komunikasi dengan pihak bea cukai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal, agar bisa meningkatkan pajak di bidang cukai tembakau.

"Prinsip kami tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok. Tapi kalau merokok jangan di tempat umum, ada tempatnya. Tidak apa-apa nglinting dewe di rokok dewe (melinting sendiri di rokok sendiri, red), pokoknya tidak di jual. Kalau dijual itu melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya," ujarnya.

Meskipun peredaran rokok ilegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus dicegah secara terus menerus. Karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak. Dan itu akan mengurangi penerimaan negara.

"Saya berharap bahwa sosialisasi ini tidak berhenti disini. Sampaikan kepada tetangga yang lain agar semua paham. Mari kita cegah rokok ilegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat," pungkasnya.(*)