Hearing DPRD Jombang dengan Pemkab Jombang bahas soal maraknya tambang galian C di Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Hearing DPRD Jombang dengan Pemkab Jombang bahas soal maraknya tambang galian C di Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Aktivitas usaha pertambangan di Jombang mulai menjamur. 

Banyaknya penambangan galian C di kota santri ini tidak luput dari peran pemerintah Kabupaten Jombang.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Setiajit menerangkan, meskipun kewenangan izin galian di pemerintah provinsi, tapi pemerintah daerah memiliki kewenangan besar terkait pengajuan izin yang akan dilakukan oleh pengusaha galian C.

Wewenang yang dimiliki pemerintah daerah itu seperti, proses pengurusan izin pemohon mengajukan ke Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. 

Termasuk rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dilakukan di pemerintah kabupaten.

Setelah itu, lanjut Setiajit, pengajuan disampaikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Setelah itu kami melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui apakah sudah seusai dengan tata ruang Kabupaten atau sebaliknya. Tidak hanya itu apakah pemkab memberikan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)," terangnya saat dihubungi wartawan, Rabu (26/2) sore.

Tidak selesai di situ, rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten itu nantinya akan menjadi syarat untuk dikeluarkannya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). 

Setelah proses di pemerintah kabupaten tuntas, kata Setiajit, pengusaha baru mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi.

"Setelah itu mengajukan IUP produksi. Memang untuk kewenangan izin galian di Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Ditegaskan Setiajit, peran besar pemerintah kabupaten adalah mengeluarkan rekomendasi.

Bila itu tidak dilakukan, Dinas ESDM Provinsi Jatim tidak bisa mengeluarkan izin.

"Semisal di Jombang, meski pengajuan tersebut di wilayah pertambangan, apabila bupati tidak memberikan rekomendasi. Maka kami juga tidak mengeluarkan izin," tandasnya.

Selain itu, mantan Pjs Bupati Jombang ini juga menyampaikan bahwa penindakan pengusaha tambang nakal juga menjadi wewenang pemerintah kabupaten. 

"DLH maupun Satpol PP setempat bisa melakukan penindakan. Selain itu, bisa berkoordinasi dengan ke polisian. Tidak perlu menunggu ESDM," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Jombang melakukan hearing dengan Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai maraknya aktivitas galian C di Jombang. 

Hearing yang dilakukan di ruang Banmus DPRD Jombang ini menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jombang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Jombang.

Pada agenda dengar pendapat itu, terungkap ada 13 pengusaha tambang di Jombang. 

Sedangkan, ada 3 yang baru akan mengajukan izin beraktivitas di wilayah Kecamatan Bareng dan Wonosalam.

Saat itu, Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun menyebut, Kecamatan Bareng dan Wonosalam ini sangat terancam kerusakan lingkungan hidupnya ketika digunakan aktivitas pertambangan. 

Pasalnya, lokasi tersebut merupakan wilayah pegunungan yang menjadi sumber mata air di Jombang.

"Ada pengajuan dua di Bareng dan satu di Wonosalam. Ini harus dilakukan pengkajian yang dalam lagi. Karena kita harus melindungi wisata dan mata air kita yang sudah semakin kecil debit airnya," kata politikus PDI-P Jombang itu.

Sementara sebelumnya, Kabid Konservasi Lingkungan DLH Jombang, Amin Kurniawan mengatakan, izin pertandingan masih menjadi wewenang provinsi Jawa Timur.

"Sebagian besar proses pengajuan masih di tangan Provinsi, belum ke Kabupaten," ucapnya saat hearing bersama DPRD Jombang.(*)