Wali Kota Malang Sutiaji saat hadir dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji saat hadir dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

Wali Kota Malang Sutiaji pertanyakan akurasi data Tapping Box. Bahkan dia berpendapat jika akurasi Tapping Box bisa kalah dengan penghitungan dan sistem manual yang dibuat. Sehingga, dia meminta agar pemanfaatan Tapping Box dimaksimalkan dengan cara lain.

Pria berkacamata itu menyampaikan, kebocoran Tapping Box sangat mungkin terjadi. Pasalnya, Tapping Box selama ini tak connect langsung dengan sistem yang diterapkan di masing-masing tempat usaha. Bahkan penggelapan pajak di tempat makan, hiburan, hingga penginapan yang dipasang Tapping Box menurutnya masih sangat mungkin terjadi.

"Kalaupun itu sudah dipasang, sebenarnya juga bergantung pada pemiliknya. Bisa saja itu sama pemiliknya dirusak hingga akhirnya penghitungan tak maksimal," terangnya.

Itu sebabnya, lanjut Sutiaji, ia pernah meminta agar penghitungan secara manual tetap dilaksanakan meski Tapping Box telah terpasang. Salah satunya dengan mendatangi tempat usaha terkait di jam-jam ramai. Sehingga bisa dilihat lebih mendetail akurasi alat dan penghitungan di lapangan.

"Itu bisa diterapkan yang margin errormya hanya lima persen. Saya rasa itu akan lebih tinggi lagi," jelas Sutiaji.

Lebih jauh Politisi Demokrat itu menyampaikan, belum lama ini juga ditemukan alat baru untuk menghitung potensi pajak dan retribusi bagi berbagai tempat usaha. Di mana alat tersebut akan masuk lebih jauh pada sistem yang dimiliki masing-masing perusahaan.

"Dan pelaku usaha akan dilengkapi dengan aplikasi yang itu koneksi dengan aplikasi Bapenda. Jadi tamu yang datang penghitungan pajak akan langsung masuk, dan akan susah digelapkan," tegas dia.

Sistem terbaru itu menurutnya memang belum diterapkan di Kota Malang. Namun Sutiaji menilai jika sistem tersebut harus segera diterapkan di Kota Malang. Sehingga potensi pendapatan daerah Kota Malang semakin tinggi.

"PAD kita Rp 1,5 triliun itu masih dinilai terlalu kecil. Banyak yang menyebut kita seharusnya bisa meraup pendapatan Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Kami tantang Bapenda untuk realisasikan itu," tambahnya.

Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, berbagai upaya dan inovasi untuk meraup PAD tinggi harus dilakukan. Karena setiap daerah saat ini juga dituntut mandiri secara ekonomi. Sehingga, ketergantungan terhadap negara bisa ditekan.

"Daerah tidak bisa tergantung terus dengan pusat. Manfaatkan potensi yang ada. Jika pusat menyebut sektor wisata itu bisa naikkan pendapatan, maka kita harus maksimalkan," jelasnya.

Sementara itu, Pengurus Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang sekaligus Executive Assistant Manager Hotel Tugu Malang, Crescentia Harividyanti menilai jika ia sama sekali tak keberatan dengan sistem yang akan diterapkan Pemerintah Kota Malang.

"Itu kan juga untuk keterbukaan dan kaitannya dengan pajak, kami sama sekali tak keberatan," katanya.

Di sisi lain, dia pun berharap agar Pemkot Malang lebih berupaya lagi dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Karena sejauh ini, wisatawan hanya ramai saat weekend dan hari libur panjang saja. Sementara saat weekday, okupansi hotel masih terbilang sepi.

"Saling menguntungkan ke dua belah pihak saya rasa penting digarisbawahi. Promosi wisata harusnya lebih digiatkan lagi. Semisal promosi di bandara seluruh Indonesia atau bahkan internasional, minimal Asia Tenggara," tambahnya.

Dia pun menyarankan agar edukasi wisata dan pojok informasi wisata lebih digalakkan lagi. Karena itu akan sangat membantu wisatawan mancanegara saat akan berkunjung ke Kota Malang. Termasuk pengenalan sosial budaya yang banyak dicari oleh wisatawan asing.