Mamik Priyatno, salah satu peserta yang mengungkap pengamanan soal ujian. / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Mamik Priyatno, salah satu peserta yang mengungkap pengamanan soal ujian. / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Bukan hanya mengungkap kejanggalan penjaringan dan penyaringan perangkat di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Para peserta juga menuding adanya indikasi oknum yang diduga menjadi mafia atau makelar. 

Hal tersebut diungkapkan peserta ujian bernama Mamik Priyatno (41). Dia  juga menjadi saksi pengambilan soal ke perguruan tinggi hingga pembukaan segel jelang pengerjaan soal ujian.

"Saat itu ada empat orang saksi. Saya mewakili saksi dari peserta untuk mengambil ujian ke perguruan tinggi sebagaimana panitia melakukan MoU, yaitu ke Unita (Universitas Tulungagung)," ujar Mamik, Jumat (21/02) siang.

Pengambilan soal hingga ke tempat digelarnya ujian, menurut dia,  normal. Artinya, sulit untuk dilakukan kecurangan berupa jual beli kebocoran soal.

"Sesampai di kantor desa, ditaruh di ruangan dengan pemegang kunci beberapa orang. Saya kira tidak mungkin dilakukan kecurangan," kata Mamik.

Lalu, bagaimana mafia ujian bekerja sedangkan pengamanan begitu ketat dan segel tetap utuh sesaat sebelum dimulai ujian? "Saya yakin, oknum yang memberikan bocoran ini bekerja jauh hari sebelum pelaksanaan," ucap Mamik.

Lalu, siapa oknum yang memungkinkan melakukan tindakan itu? Mamik tidak menyebutkan secara vulgar. Dia memilih menggunakan asas praduga tak bersalah sebelum mempunyai bukti untuk menyatakan siapa oknum-oknum yang bermain. "Bukti harus dicari dan pihak berwenang seharusnya turun tangan karena banyak pihak yang terlibat," ungkapnya.

Pria yang juga merupakan pengurus gapoktan (gabungan kelompok tani) sekaligus pengurus BUMDes itu menuturkan, ujian dengan nilai yang didapatkan pemenang dan peserta yang kalah di luar logika dan sarat permainan.

"Saya menilai, soal yang dibuat tingkat kesulitannya jauh di atas kemampuan peserta meskipun lulusan S1. Bahkan teman saya sesama peserta yang S2 berpendapat yang sama," kata Mamik.

Karena tingkat kesulitan tinggi, dirinya merasa heran jika dalam mengerjakan soal dapat menjawab dengan persentase jawaban benar hingga lebih dari 80 persen. "Padahal, jika itu diujikan pada peserta lulusan S1 atau S2, saya yakin penguasaannya hanya sekitar 60 hingga 70 persen maksimal," katanya.

Karena merasakan banyak kejanggalan dan dugaan adanya permainan mafia ujian ini, dirinya bersama peserta yang lain berencana mengajukan surat keberatan kepada panitia sebelum batas waktu 2 x 24 jam.

"Ini rencananya akan kami buat suratnya. Gapi beberapa teman masih ada yang belum kompak," ujar Mamik.

Kurang kompaknya  peserta ujian ditengarai karena ada penggembosan dari pihak yang tidak ingin masalah ini mencuat ke publik. "Tentunya ada yang berusaha menggembosi. Tapi kami ingin masalah ini menjadi pendidikan politik yang sehat di masa yang akan datang," tambahnya.

Sebelumnya, bantahan ini sudah disampaikan oleh tim pembuat soal dari Fakultas Hukum Universitas Tulungagung (Unita). Namun, pihak Unita mengakui masih ada ruang-ruang yang memungkinkan untuk dilakukan kecurangan. 

Hal itu diungkap oleh Dekan Fakultas Hukum Surjanti melalui salah satu tim pembuat soal Khoirul Anam, Rabu (19/02) siang di ruang kerjanya. "Peraturan (perda dan perbup) yang ada masih memiliki ruang yang memang bisa dilakukan adanya kemungkinan kecurangan," kata Anam.

Sesuai ketentuan, kepala desa dalam kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa ini adalah penanggung jawab penuh yang dapat menentukan siapa panitia pelaksananya.

"Peran kepala desa ini mutlak, karena kewenangan ini pada kepala desa. Maka pengawasannya yang sulit dilakukan. Nah, dalam hal ini yang bisa mengawasi hanya masyarakatnya sendiri," ujar Anam.

Anam sempat sedikit memberikan bocoran bahwa  setelah soal diambil oleh panitia, pihaknya  lepas tangan dan  menganggap tugasnya selesai. "Sekarang setelah kami serahkan, tanggung jawab ke siapa?" ucap Anam melempar pertanyaan.

Saat dijawab tanggung jawab telah berpindah kepada panitia dan kepala desa, Anam tidak membantah dan mengangguk. "Nah, itu proses yang terjadi," tandasnya.

Untuk membuktikan apa yang dikatakan Anam sangat sulit, kecuali ada pihak berwajib yang melakukan penyelidikan khusus dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Jika di-OTT, saya rasa tepat. Nanti akan tau siapa yang bermain," kata Anam.

Sebagai pihak yang membuat soal, sebelumnya Anam menjelaskan bahwa pihaknya hanya membuat soal ujian sesuai dengan addendum atau perjanjian yang telah disepakati bersama dengan panitia di masing-masing desa yang meminta kerja sama.

"Panitia mengajukan permohonan, kemudian kami diminta membuat soal sesuai regulasi dan setelah itu baru dituangkan dalam addendum. Itu tugas kami hanya membuat soal sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Jadi, jika ada yang memainkan, kami tidak tau," kata Anam yang juga berprofesi sebagai penasihat hukum atau pengacara itu.

Permintaan soal yang dimaksud di antaranya meliputi matematika, bahasa Indonesia, Undang-Undang 1945 dan Pancasila serta bidang tugas.

"Soal biasanya kami buat mepet dengan hari pelaksanaan. Kami serahkan atau diambil panitia satu hari sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa itu," jelasnya.

Sebagai pembuat soal, Anam menilai kecil sekali kemungkinan oknum dalam timnya melakukan tindakan curang dengan membocorkan kunci jawaban kepada mafia atau peserta ujian.

"Kami lebih menjaga integritas almamater. Jadi, jika kami melakukannya, maka justru akan merugikan pihak kami sendiri," tegasnya.

Untuk membuat soal ujian, pihak fakultas mematok honor. Yakni untuk sekretaris desa sebesar 9 juta rupiah. Sedangkan untuk perangkat lain seperti kepala dusun (kasun) dan kepala urusan (kaur) sebesar 5 juta rupiah.

"Jadi, honor dari panitia ini kecil. Jika peserta banyak, kami harus menggandakan (print) sesuai jumlah peserta ujian itu," lanjutnya.

Setelah soal selesai, Anam mengakui saat penyerahan atau diambil oleh panitia ke kampus kondisi soal dan kunci jawaban sudah disegel dan jika dibuka maka akan pecah segel tersebut.

"Itu juga biasanya panitia mengambil bersama pihak kepolisian dan babinsa serta saksi. Setelah kami serahkan, maka kami anggap tugas kami selesai," imbuhnya.

Tudingan yang mengarah pada oknum makelar yang berada dalam tim pembuat soal dengan nilai 20 hingga 25 juta rupiah untuk kunci jawaban, Anam mengaku tidak tau.

"Itu saya tidak tahu, tapi saya rasa tidak (ada). Kami bekerja sesuai perjanjian dan perjanjian tidak bisa saya sampaikan kecuali atas kesepakatan panitia dan perintah peradila  karena perjanjian adalah salah satu dokumen penting dalam mekanisme ini " terangnya.