Kondisi ruang rawat inap Puskesmas Kesamben terlihat plafonnya jebol, ruangan juga tampak tidak digunakan. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Kondisi ruang rawat inap Puskesmas Kesamben terlihat plafonnya jebol, ruangan juga tampak tidak digunakan. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Plafon ruang rawat inap Puskesmas Kesamben mendadak ambrol pada Kamis (13/2) kemarin. Bangunan yang baru direhab Desember 2019 ini, menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

Anggota Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda langsung datang ke Puskesmas Kesamben ketika mendengar kabar ambrolnya ruang rawat inap 1. Melihat kondisi puskesmas itu, wakil rakyat ini kecewa dengan hasil rehab yang dilakukan pihak rekanan dari Dinas Kesehatan Jombang.

"Saya temukan atap atas jebol. Yang di pojok-pojok ruangan itu kalau hujan ada rembesan airnya. Itu ada saluran air yang tidak tersambung, jadi kalau hujan jadi meluber. Toilet-toilet juga banyak yang rusak," bebernya saat dihubungi wartawan, Senin (17/2) sore.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan, Huda menilai pihak kontruksi mengerjakan rehabilitasi Puskesmas Kesamben secara asal-asalan. Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melakukan evaluasi terhadap hasil rekanan tersebut.

"Saya minta ini segera diperbaiki. Dan yang kedua, saya minta perusahaan (rekanan, red) supaya diberi peringatan agar diblacklist. Ini (bangunannya, red) tidak layak, karena ini berhadapan dengan masyarakat," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang drg Subandriyah mengaku sudah menghubungi pihak rekanan untuk segera melakukan perbaikan. Ia menyebut bahwa Puskesmas Kesamben ini masih menjadi tanggungjawab rekanan.

"Kami langsung memerintahkan untuk melakukan perbaikan. Karena mereka masih dalam masa pemeliharaan. Satu tahun masih jadi tanggung jawab mereka," terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Dikatakan Subandriyah, ambrolnya plafon di ruang rawat inap 1 Puskesmas Kesamben ini disebabkan oleh adanya rembesan air dari kamar mandi lantai dua. Kondisi itu sudah ia ketahui pada 20 Januari 2020, saat ia berkunjung ke puskesmas tersebut. Saat itu juga, ia meminta agar ruangan tidak digunakan.

"Dari awal saya sudah perintahkan untuk melakukan perbaikan. Belum dikerjakan, hingga akhirnya terjadi ambrol itu," ujarnya.

Sedangkan saat disinggung mengenai sanksi terhadap rekanannya, Subandriyah mengaku hal tersebut bukan wewenangnya. "Untuk memasukkan ke daftar hitam, itu bukan ranah saya. Pokoknya kita lakukan sebagaimana yang diatur sesuai dengan kewenangan kami," kata Subandriyah.(*)