Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz


Wakil Ketua Fraksi PKB Surabaya Mahfudz dibuat geram dengan adanya selebaran yang diduga diedarkan oleh Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi. Pasalnya dalam selebaran tersebut berisikan kampanye untuk memilih dia pada Pilwali Surabaya tahun 2020 ini.

Selebaran itu tersebar di kawasan Jalan Kalibokor, Kecamatan Gubeng. Kebetulan Mahfudz bertempat tinggal di sana.

"Jadi etika kepala bappeko ini, etika moralnya wajib mundur. Coba berperilaku jantan jangan banci. Nanti alasan tiba-tiba direkom, dia kan selama ini pakai dana APBD," ujar Mahfudz, Selasa (11/2) di gedung DPRD Surabaya.

Mahfudz meminta agar jika memang hendak maju pada persaingan Pilwali maka langsung saja. "Kalau memang mau maju-maju ya. Tak usah berlindung di bawah ketiaknya (wali kota)," kata dia.

Mahfudz menjelaskan selebaran tersebut didapat di rumahnya. Dan memang ada yang menyebarkan. "Tiba-tiba dapat selebaran ini. Bukan hanya di rumah saya, nyebar di mana-mana," tegas Mahfudz.

Dia menjelaskan tidak mungkin selebaran dengan jumlah cukup banyak itu tersebar begitu saja. Pasti ada yang mendesain. "Kepala bappeko wajib mundur. Sudah tak etis begini," kecamnya.

Selama ini lanjut Mahfudz, Eri selalu beralibi tidak maju. Meskipun poster maupun baliho yang bergambar dia tersebar di mana-mana. "Kalau nanti tiba-tiba direkom apa perlu dikepruki cangkeme," kata Mahfudz kembali.

Modus demikian lanjut Mahfudz kembali adalah cara lama. Pura-pura tidak maju, namun ada niatan. "Makanya alasan selalu seperti ini. Tak ada rekom, tak daftar. Tapi apabila direkom, diberi tugas jadi wali kota mau bagaimana lagi," tutur pria asal Madura ini.

Karena itu Mahfudz kembali menegaskan agar Eri bersikap jantan. "Jangan cara masang spanduk di mana-mana tapi bukan saya. Terus siapa?," bebernya.

Cara ini jelas Mahfudz dianggap sangat tidak fair. "Dia selama ini ke mana-mana atas nama Bappeko, ada RT kekurangan langsung dikasih besoknya, ada RW kurang dikasih. Kayak dewa."

Mahfudz memilih bersikap demikian lantaran Eri merupakan seorang ASN. Sehingga harus bersikap netral.

"Eri Cahyadi ke mana-mana melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD. Ketika dia kampanye dalam tanda kutip otomatis dia pakai dana APBD kan haram hukumnya," imbuhnya.

Ditanya apakah pernah menemukan secara langsung jika Eri kampanye Mahfudz menjawab belum. "Kalau kampanye secara terbuka tidak ada memang. Tapi banyak orang Eri pengganti bu Risma. Membangun opini, membangun narasi, sudah lah kita tahu. Itu bukan saya," imbuh anggota Komisi B DPRD Surabaya ini kembali.

Sementara itu hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi belum bisa dikonfirmasi. Upaya telepon maupun pesan yang dikirim juga belum dibalas.