Ketua Pansus, Mohammad Irsan. (Foto: Muhlis/JatimTIMES)
Ketua Pansus, Mohammad Irsan. (Foto: Muhlis/JatimTIMES)

Wacana soal hak angket muncul ketika pembahasan internal Panitia Khusus (Pansus) PT Bondowoso Gemilang (Bogem) dan PDAM. Pembahasan oleh anggota-anggota DPRD Bondowoso kembali menghangat, hak angket dinilai sebagai upaya terakhir guna memberikan peringatan pada Bupati Bondowoso, Salwa karena dinilai telah teledor melakukan pelanggaran hukum berat.

Ketua Pansus PT Bogem dan PDAM, Mohammad Irsan ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan pelanggaran dalam rekruitmen PT Bogem dan PDAM Bondowoso. Pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan pihak terkait seperti Bagian Ekonomi, Bagian Hukum serta Direktur PT Bogem dan juga Direktur PDAM. 

Pada kesempatan itu, Pansus menanyakan terkait rekrutmen dan kebijakan yang telah diambil. "Dari sekian rangkaian raker tersebut, kami masih belum bisa mengambil kesimpulan karena Pansus masih berjalan. Pada akhirnya nanti Pansus akan memberikan rekomendasi," tuturnya.

Meski demikian, Irsan mengaku ada hal yang janggal dalam proses rekrutmen Dewan Pengawas (Dewas) PDAM. Menurut Irsan, rekruitmen Dewas PDAM dan juga pengangkatan dan pemberhentian Dewas bertentangan dengan aturan.

"Jadi dari awal rekruitmen hingga keluarnya surat keputusan (SK) pengangkatan Dewas PDAM itu bermasalah. Seharusnya, sesuai aturan, rekruitmen Dewas itu harus terdiri atas ASN, namun ternyata yang ikut seleksi seluruhnya dari independen alias bukan ASN. Dan anehnya, bagian ekonomi diam atas kejahatan ini," ujarnya.

Kemudian, kata Irsan, setelah diseleksi, Bupati kemudian mengangkat dan mengeluarkan SK. Yang janggal, tak lama setelah itu SK itu dicabut lagi. "Itu yang hingga kini kami yakini sebagai langkah keliru," terangnya.

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPRD setelah melihat adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bupati Salwa. Mereka menyebut bahwa kebanyakan anggota fraksi di DPRD sepakat ketika dewan ingin menggunakan haknya untuk melakukan hak angket. 

"Hak angket merupakan salah satu cara yang legal untuk mengingatkan Bupati bahwa negara ini adalah negara hukum yang tak bisa seenaknya melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, melainkan harus melalui proses dan aturan yang ada," ujar Soleh, anggota Fraksi PKB.