Nanang Setiawan dan Danang Catur Budi Utomo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Nanang Setiawan dan Danang Catur Budi Utomo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Setelah sempat kesulitan mendapatkan tanggapan dari pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) terkait masalah dualisme kepemimpinan, akhirnya salah seorang pengurus harian angkat bicara. Pengurus yang merupakan sekretaris AKD, Nanang Setiawan mengaku jika setiap orang mempunyai hak demokrasi dan menyampaikan pandangan di dalam organisasi.

"Sangat wajar jika ada pandangan yang beda, itu semata-mata akan memperbesar semangat dalam organisasi," kata Nanang yang juga kepala desa Tawing Kecamatan Gondang, Senin (10/02) siang.

Lanjutnya, keinginan rekannya Danang Catur Budi Utomo yang juga merupakan mantan ketua AKD sekaligus bendahara di kepengurusan baru mempunyai arti penting untuk memberi masukan agar ke depan langkah organisasi lebih baik dan terarah.

"Pak Danang justru menurut saya memberi kritik yang sangat baik, saya kenal beliau lama dan jiwa kenegarawanan yang dimiliki tidak saya ragukan. Kita khusnudzon dan tetap berbaik sangka, bahwa beliau punya niat baik terhadap AKD sehingga memberikan kritik yang konstruktif. Kita akan semakin merangkul perbedaan pendapat ini untuk kemajuan AKD yang akan datang," terang Nanang.

Sebagai sesama pengurus, Nanang mengaku memberikan kebebasan berpendapat dan bahkan jika kemudian AKD menjadi dua kepengurusan masih mungkin terjadi. Namun, karena masih ada kurangnya komunikasi yang dibangun, Nanang mengaku masih optimis jika AKD bisa dipersatukan kembali.

"Dalam acara rutinan per dua bulan yang kebetulan akan jatuh pada Rabu (12/02) mendatang, hal itu akan kita bicarakan dengan baik. Saya yakin akan ada solusi yang tepat terutama mengenai perbedaan pandang masalah sekretaris desa berstatus PNS itu," jelasnya.

Keputusan hearing yang dilaksanakan bersama komisi A DPRD Tulungagung pada Jumat (07/02) lalu, diakui Nanang masih dibicarakan dengan pengurus dan hasilnya belum di sosialisasikan ke anggota AKD lainnya.

"Sebelum rapat dengar pendapat itu kita sudah kumpul, namun memang tidak semua pengurus. Hasilnya juga positif, karena yang kita bicarakan masalah umum terkait Undang-Undang yang mengatur tentang sekretaris desa berstatus PNS itu. Nah, kebetulan lusa kita kumpul, hasilnya akan kita sampaikan, semoga banyak yang datang," paparnya.

Dirinya mengajak para kepala desa memberikan pandangan terkait setiap persoalan yang dihadapi, jika ada masalah maka akan di musyawarahkan untuk mencari titik temu atau solusinya.

"Kita harapkan semua pengurus atau anggota menyampaikan masalah yang ada, kita akan bicarakan dan bahas bersama-sama," tambahnya.

Sejauh ini, AKD menganggap dinamika yang terjadi wajar dalam sebuah organisasi.

Sebelumnya, mantan ketua AKD, Danang Catur Budi Utomo mengaku akan turun gunung terkait berbagai masalah yang "gagal" diselesaikan dengan benar oleh pengurus yang belum lama terbentuk itu. Bahkan, dirinya siap kembali merebut posisi ketua setelah mendapat dorongan dari berbagai kalangan termasuk kepala desa yang ada di Tulungagung.

"Banyak kepala desa menghubungi saya, mereka ingin kembali berkumpul dan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih kembali ketua dan pengurus," kata Danang, Sabtu (08/02) siang.

Alasan dorongan Musda kembali digelar menurut Danang yang pertama adalah pengurus baru belum dikukuhkan dan dilantik, sehingga kepengurusan yang tercatat di Jawa Timur masih kepengurusan lama.

"Selain itu pengurus baru ini menurut para teman-teman kepala desa tidak mampu mewadahi kepentingan bersama dan cenderung memaksakan diri," ujarnya.

Hal yang paling kentara menurut Danang tentang masalah Sekdes Berstatus PNS, AKD baru menurutnya hanya mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Padahal kan harus melihat apakah ada peraturan pemerintah, peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang menerjemahkan UU itu, baru bisa dilaksanakan," terang Danang.

Jika sebelumnya dirinya ingin melihat kinerja pengurus baru dan memberi dukungan penuh, kini Danang mengaku siap mengemban amanah dari para kepala desa yang mendukungnya untuk kembali menduduki ketua AKD.

"Jika mendapat amanah, kewajiban kita melaksanakan. Jadi, saya siap jika dipercaya menjadi ketua AKD," tegasnya.

Untuk merealisasikan pembentukan kepengurusan baru, Danang menunggu hasil diskusi dengan para kepala desa yang lain. Apakah nantinya menjadi AKD Tandingan atau merombak kepengurusan baru untuk mengganti kepengurusan hasil Musda yang dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2019 lalu.

Saat itu, Danang kalah dalam aklamasi terbatas yang dilakukan oleh sejumlah perwakilan dengan Muhammad Sholeh yang juga merupakan Kepala Desa Bendilwungu.

"Dulu saya bersikap begitu, biar semua Kades terwakili aspirasinya, ndak ada kubu-kubunan, demi kebaikan AKD ke depan," pungkasnya.