Kunker Komisi II DPRD Bondowoso ke penampungan kopi. (Foto: Muhlis/JatimTIMES)
Kunker Komisi II DPRD Bondowoso ke penampungan kopi. (Foto: Muhlis/JatimTIMES)

Komisi II DPRD Bondowoso menemukan pembelian kopi dalam jumlah besar. Namun, tidak ada kesesuaian antara laporan yang diterima dengan fakta yang di lapangan. 

Temuan ini didapat ketika Komisi II DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja ke gudang tempat penyimpanan kopi yang dibeli oleh PT Bondowoso Gemilang (Bogem) di wilayah Kecamatan Sumber Wringin.

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto menegaskan bahwa berdasarkan hasil temuan pada saat kunjungan kerja (kunker) ke gudang penyimpanan kopi milik PT Bogem, ditemukan kopi tersebut masih dalam bentuk hard skin (HS) kering atau belum dikupas. 

Padahal dari laporan yang diterima oleh komisi II, pembelian kopi dalam jumlah besar itu sudah dalam bentuk green bean atau biji kopi bersih siap sangrai.

"Kita menemukan itu di lapangan dan ini aneh. Kenapa tidak sama dengan laporan yang disampaikan oleh PT Bogem bahwa pembelian kopi itu dalam bentuk green bean. Jika kopi itu dibeli dalam bentuk HS kering, maka tentu berdampak pada harga dan jika kopi itu dijual pasti mengalami kerugian," terangnya.

Menurut Andi, sebelum melakukan kunker ke lokasi tersebut, pihaknya juga telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait keuangan yang dikelola oleh PT Bogem. Dari data yang dia terima menyebutkan bahwa terdapat penggunaan keuangan yang patut dicurigai bermasalah.

Andik mencontohkan ketika PT Bogem melakukan pembelian kopi dalam jumlah besar hingga ratusan juta. Dana PT Bogem kemudian ditransfer ke rekening pribadi milik direktur produksi. Selanjutnya, uang itu dibelanjakan tanpa melalui proses yang benar. 

"Saya memiliki bukti penarikan dari Bank Jatim yang dilakukan secara berkala. Biar nanti bukti ini akan kita tunjukkan bahwa ada pelanggaran dalam penggunaan dana PT Bogem," terangnya. 

Menurut Andi, seharusnya, ketika ada dana penyertaan modal, maka harus ada Perda khusus terkait hal tersebut. Namun ternyata, saat ini dana PT Bogem digunakan tanpa ada Perda khusus. Oleh karena itu, pihaknya akan membongkar kasus tersebut agar menjadi pelajaran ke depan.

"Kita akan bongkar penggunaan dana PT Bogem. Kita ingin semua transparan," katanya.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Bondowoso, Andi Wijaya ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan ekonomi melalui sektor perkopian. 

Untuk itu pemerintah daerah menyiapkan modal sebagaimana tertuang dalam Perda pasal 10 dan Bab V tentang modal dan saham pada pasal 8 ayat 2. Dalam perda itu disebutkan bahwa Pemerintah memiliki modal awal sebesar Rp 2,96 miliar.

Menurutnya, temuan komisi II terkait pembelian kopi tidak sepenuhnya salah. Sebab, kopi HS kering tersebut masih tertanggung dan akan menjadi kopi green bean pada akhirnya. 

"Sebagian kopi di lokasi adalah kopi HS kering dan ada juga green bean.  Namun dari keterangan yang diperoleh bahwa kopi HS kering tersebut menjadi tanggung jawab pihak terkait dan semuanya nanti akan dijadikan green bean," katanya.