(kiri) Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah saat diwawancarai sejumlah. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
(kiri) Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah saat diwawancarai sejumlah. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya permasalahan pada operasional RSUD Kabupaten Jombang di program Kartu Jombang Sehat (KJS). Temuan ini berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap RSUD Jombang TA 2018-2019, pada bulan November 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) itu tertuang pada nomor surat 532/S-HP/XVII.SBY/11/2019, yang telah diberikan BPK ke Bupati Jombang dan Ketua DPRD Jombang.

Di dalam surat itu, BPK menemukan adanya kelemahan dalam operasional RSUD Kabupaten Jombang TA 2018 sampai semester 1 TA 2019. Salah satunya adalah terkait pembayaran jasa pelayanan dari pelaksanaan program Kartu Jombang Sehat (KJS) sebesar Rp 3.879.250.233 tidak didukung dengan sumber pendapatan program KJS. 

Menanggapi hal itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, membenarkan adanya temuan BPK itu, dan saat ini pihak RSUD Jombang sudah melakukan revisi aturan tersebut.

"Memang ada beberapa hal yang menjadi temuan BPK. Dan saat ini sudah direvisi aturannya," ujar Bupati Jombang, Jumat (17/01) pagi.

Disebutkan Mundjidah, bahwa pemeriksaan itu hanya berkaitan pada sisi administratif dan tidak ada unsur kerugian negara. "Rekomendasi BPK sudah dilakukan revisi perbup, tak ada kerugian negara," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran, menjelaskan bahwa ada perbedaan audit yang dilakukan BPK. Tujuan audit ini, sambungnya, untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Seperti kesesuaian regulasi dengan pengelolaan keuangan.

"Hasil akhir kesimpulan pemeriksaan ini RSUD Jombang telah sesuai mengelola keuangan BLUD dengan Permendagri 61 tahun 2014 yang diperbarui dengan Permendagri 79 tahun 2018," paparnya.

Masih menurut penjelasan direktur, dari kesimpulan itu, kesemuanya adalah perbaikan secara administratif. "Ada beberapa yang harus diperbaiki dan kesemuanya administrasi, termasuk revisi perbup. Kerugian negara tidak ada," ungkapnya.

Untuk diketahui, hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap RSUD Jombang TA 2018-2019, pada bulan November 2019 memunculkan 3 catatan oleh BPK. Yaitu pembayaran jasa pelayanan KJS senilai Rp 3.879.250.233 tidak didukung dengan sumber pendapatan program KJS.

Temuan BPK selanjutnya, yakni pemungutan dana peningkatan kapasitas RSUD Jombang TA 2018 sebesar Rp 196.691.529 tidak ada dasar hukumnya, dan penggunaan dana pada TA 2018 sebesar Rp 301.787.000 tidak sesuai peruntukan.

Catatan terakhir pada temuan BPK ini adalah berupa potongan pembayaran jasa pelayanan KJS RSUD Jombang belum didukung dengan mekanisme pengelolaan dana yang jelas dan terdapat penggunaan dana sebesar Rp 180.075.000 yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera menetapkan payung hukum terkait pembayaran jasa pelayanan KJS.

Tidak hanya itu, BPK juga memerintahkan direktur RSUD Jombang untuk memedomani peraturan dalam menyetujui realisasi penggunaan dana potongan jasa pelayanan. Sedangkan, pada surat hasil pemeriksaan BPK tersebut, tidak disebutkan ada atau tidaknya kerugian uang negara pada pengelolaan KJS.(*)