10 ribu blangko E-KTP yang diterima Kabupaten Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
10 ribu blangko E-KTP yang diterima Kabupaten Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq M.ML menyatakan akan memantai langsung proses pencetakan E-KTP di Lumajang. Ini akan dilakukan setelah Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang, pada hari ini, Senin (14/1) menerima 10 ribu E-KTP.

"Prioritasnya kepada masyarakat yang sudah mengajukan E-KTP dan sudah melakukan perekaman data, namun E-KTPnya belum selesai karena ketersediaan E-KTP selama ini tersendat pengirimannya dari pemerintah pusat," kata Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq kepada media ini.

Bupati juga mengatakan, selama ini warga Lumajang yang sudah melakukan perekaman data E-KTP diberikan Surat Keterangan (Suket), yang bisa dijadikan pelengkap administrasi untuk berbagai keperluan, seperti di Perbankan, melamar pekerjaan dan keperluan lainnya.

"Kita mencoba menngatasi keterlambatan penyediaan blangko E-KTP itu dengan Suket, dan Alhamdulillah selama ini memiliki fungsi yang sama dengan E-KTP," katanya kemudian.

Oleh karena itu, Bupati menyatakan akan keliling ke sejumlah kecamatan di Lumajang untuk memantau langsung proses pencetakan E-KTP, sehingga masyarakat benar-benar bisa terlayani dengan cepat untuk segera memiliki E-KTP.

"Saya akan memantau langsung proses ini. Pengerjaan pencetakan sudah bisa dimulai pada hari Senin, 20 Januari mendatang diseluruh kecamatan di Lumajang. Saya juga berharap proses ini dikerjakan dengan cepat, namun tetap akurat, sehingga tidak harus terjadi pencetakan ulang," jelas Bupati kemudian.

Diakui Bupati Lumajang, masalah percepatan pelayanan E-KTP memang merupakan janji politiknya. Namun selama ini tersendat karena ketersediaan blangko E-KTP sehingga masyarakat harus menunggu cukup lama.

"Kalau dari sisi proses dan SDM kita sudah bisa lakukan percepatan, yang jadi masalah adalah blangkonya. Semoga dengan 10 ribu blangko baru ini bisa menjawab persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Karena masalah pengadaan blangko E-KTP memang merupakan kewenangan pemerintah pusat," urainya kemudian.