Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi menandatangani draf R-APBD 2020 dan draf dana cadangan untuk mal pelayanan publik. (Istimewa)
Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi menandatangani draf R-APBD 2020 dan draf dana cadangan untuk mal pelayanan publik. (Istimewa)

Penganggaran dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanan publik dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Pembahasan tersebut tertuang pada rapat paripurna pada Pendapat Akhir pembahasan R-APBD 2020.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi. Serta dihadiri oleh Bupati Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah, Forkopimda dan kepala OPD lingkup Pemkab Jombang.

Masud menjelaskan, dana cadangan untuk pembangunan mal pelayanan publik, nantinya tidak hanya sekedar menjadi pelayanan administrasi. Akan tetapi, juga bisa memasarkan produk-produk dari UKM.

"Dengan begitu bisa memasarkan produk-produk lokal di masyarakat," kata Masud, Selasa (17/12).

Pada pembahasan tersebut, rencana pembangunan mal pelayanan publik mendapatkan catatan penting dari Fraksi PKB. Fraksi PKB memberikan catatan bahwa rencana akumulasi dana cadangan yang dibiayai oleh APBD sebesar Rp 100 miliar.

Untuk itu, Fraksi PKB mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memperbaiki kinerja implementasi APBD Jombang. "Kita minta Bupati dan Wakil Bupati untuk memperbaiki kinerja implementasi APBD Jombang," kata Ketua Fraksi PKB, M Subaidi.

Meski memberi catatan kepada pihak eksekutif, Subaidi bersama anggota Fraksi PKB lainnya menyetujui draft Raperda tentang dana cadangan untuk pembangunan mal pelayanan publik.

"Pada akhirnya,  dengan memperhatikan Draf Raperda tentang Dana Cadangan yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pendapat fraksi, akhirnya dengan memohon Petunjuk dan Ridho Allah SWT maka Fraksi PKB dapat Menerima dan Menyetujui Raperda Kabupaten Jombang Tentang Dana Cadangan untuk di sahkan sebagai Perda Kabupaten Jombang," tandasnya.

Untuk diketahui, Mal pelayanan publik ini nantinya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pada pihak yang akan berinvestasi. Perencanaan mal pelayanan publik sudah digodok matang. 

Kesiapan dan berbagai inovasi telah dilakukan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi menggunakan OSS yang membuat masyarakat semakin mudah mengurus perizinan.(*)