LMND ketika melakukan hearing di DPRD Surabaya
LMND ketika melakukan hearing di DPRD Surabaya

Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Surabaya bersama dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Surabaya dan Aliansi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini) Surabaya mendatangi gedung DPRD Surabaya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang polemik BPJS yang terjadi saat ini, Senin (16/12).

Massa aksi yang tergabung dari beberapa elemen kerakyatan ini menyatakan bahwa BPJS bermasalah sejak awal pendiriannya. Hal ini diperparah lagi dengan diterbitkannya Perpres No. 75 tahun 2019 yang berisi kebijakan tentang naiknya tarif iuran BPJS sebanyak 2 kali lipat yang mulai berlaku per 1 Januari 2020.

Farhan Dalimunthe selaku koorlap aksi menyampaikan bahwa kenaikan tarif iuran BPJS tidak menjamin BPJS kedepannya akan mengalami perbaikan.

"Selama ini Pemerintah, BPJS Kesehatan dan para pendukungnya menyatakan bahwa penyebab defisit dan masalah BPJS Kesehatan berasal dari masih kecilnya iuran dan rakyat yang tidak patuh membayar iuran. Mereka sepakat kenaikan iuran adalah solusi. Padahal faktanya di lapangan, masyarakat yang menunggak iuran BPJS tidak akan mendapat pelayanan dari rumah sakit. Belum lagi pemerintah setiap tahunnya sudah mengeluarkan anggaran tambahan untuk menambal defisit BPJS tapi masih saja BPJS defisit setiap tahun.", ujar Farhan.

Menurutnya, selain pengelolaan anggarannya yang terus defisit dari tahun ke tahun, filosofi yang dianut BPJS sangat berorientasi pada profit. BPJS bukan lagi menjadi pelaksana layanan kesejahteraan sosial tapi sudah menjadi Asuransi kesehatan yang mewajibkan masyarakat membayar premi. Padahal, jika merujuk ke mandat Konstitusi (UUD 1945 pasal 28 H), kesehatan dinyatakan sebagai hak bukan kewajiban.

Sementara itu Anggota DPRD Surabaya fraksi Golkar dari Komisi A Arif Fathoni saat menerima massa aksi mengatakan, DPRD Kota Surabaya memastikan akan menjadikan masukan ini sebagai prioritas pembahasan.

"Sebelumnya saya memohon maaf karena seharusnya yang menemui kawan-kawan adalah anggota DPRD dari Komisi D yang membidangi Kesra, sedangkan saya dari Komisi A. Kebetulan Komisi D hari ini sedang ada kunjungan ke luar kota. Akan tetapi saya akan menyampaikan masukan ini kepada Komisi D agar dapat mengundang kawan-kawan secepatnya dan mendiskusikan polemik BPJS ini bersama," ujar Fathoni.

Selain LMND, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Surabaya yang diwakili oleh Joko Permono juga mendesak DPRD Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Surabaya untuk menentukan sikap terkait polemik BPJS ini.

"Pemerintah Kota Surabaya harus memiliki sikap yang jelas untuk menyikapi polemik ini. Ntah mendukung kenaikan tarif iuran BPJS yang artinya harus siap mengalokasikan APBD yang lebih besar untuk mencover peserta PBI BPJS atau sejalan dengan kami untuk membubarkan BPJS dan membentuk Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata)", ujarnya.

Dalam kegiatan hearing yang dilakukan oleh LMND, SRMI dan API Kartini Surabaya di gedung DPRD Kota Surabaya kali ini mereka menyerahkan satu dokumen kajian yang berisi analisa kegagalan BPJS dan rumusan solusi untuk mengganti BPJS dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA). Jamkesrata merupakan sebuah sistem jaminan kesehatan yang menjamin hak setiap Warga Negara untuk bisa mengakses layanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan rintangan biaya alias gratis.

Dari pertemuan tersebut, segala aspirasi serta solusi yang diajukan telah diterima oleh Komisi A DPRD yang nantinya akan diteruskan ke pusat. Maka dari itu LMND Surabaya bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesia sangat mengharapkan timbal balik atau sikap yang akan diambil oleh pihak pemerintah daerah dalam bentuk apapun.