Pembangunan jalan tol Mapan telah usai dan bersiap melanjutkannya ke Malang-Kepanjen (dok MalangTIMES)
Pembangunan jalan tol Mapan telah usai dan bersiap melanjutkannya ke Malang-Kepanjen (dok MalangTIMES)

Rencana pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen cukup ramai diperbincangkan. Bahkan, Bupati Malang Sanusi pun kerap menyampaikan hal tersebut dalam setiap kegiatan yang dihadirinya. 

PT PP (Persero) Tbk yang disebut akan menjadi pelaksana pun telah aktif melakukan berbagai persiapan untuk merealisasikan rencana lanjutan pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan itu.

Terkait rencana tersebut, DPRD Kabupaten Malang berharap pihak eksekutif untuk bersikap pro-aktif. Termasuk mengupayakan validasi rencana pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen itu.

“Ini harus clear di tingkat pusat. Karena akan menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Jangan sampai adanya rencana itu batal karena tidak pro-aktifnya Pemkab Malang," ucap Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto.

"Ini yang harus dikejar dan dipastikan, karena belum pasti tahun 2021 datang ada tawaran infrastruktur seperti ini lagi,” lanjut Didik Gatot, saat menyikapi ramainya perbincangan terkait hal itu.

Masukan itulah yang dijawab oleh Pemkab Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. Bappeda menjadi leading sektor yang akan terlibat langsung dalam kajian dan penentuan trase pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen. 

Tomie menyampaikan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan kajian tersebut. “Masih terus kita lakukan kajian, khususnya terkait trase pembangunan. Kalau masalah feasibility study (FS) sudah dilakukan dan hasilnya layak. Untuk trase tol yang terus kita dalami,” jelas Tomie, Senin (16/12/2019).

Pihak Bappeda memperkirakan penentuan trase tol akan dilakukan pada awal tahun 2020 mendatang. Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini melanjutkan, rancangan terkait trase memang sudah ada. 

Dengan data sementara, panjang jalan tol Malang-Kepanjen sekitar 18 kilometer dan akan melewati lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi. 

Sedangkan untuk rencana exit tol akan ada tiga ruas, yakni di wilayah Pakisaji, Bululawang dan Kepanjen. Hal ini didasarkan dengan panjang jalan tol dengan aturan antara satu exit tol dan lainnya adalah lima kilometer (Km).

“Karena panjang tol sekitar 18 Km, maka perencanaan exit tolnya akan ada tiga. Tapi sekali lagi ini masih dalam perencanaan dan kajian. Yang pasti kita akan terlibat langsung dalam perencanaan ini,” ujar Tomie.

Keterlibatan Pemkab Malang dalam perencanaan pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen ini juga dikuatkan oleh Bupati Malang Sanusi. Pasalnya, Pemkab Malang tak ingin trase yang nantinya disepakati dikemudian hari menimbulkan persoalan hukum.

“Karena rencana tol ini memang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang, khususnya akses ke wilayah Malang Selatan. Sehingga tentunya kita perlu terlibat aktif dalam perencanaan trasenya. Karena tidak semua kawasan itu bisa dijadikan jalan tol,” ucapnya.

Sanusi mencontohkan terkait  pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan yang aksesnya menggunakan jalur hijau, tanah kas desa dan asset pemerintah daerah. Dia berharap, Pemkab Malang bisa meminimalkan hal tersebut saat pihaknya terlibat langsung dalam penentuan trase yang akan melewati berbagai desa.

“Walau kita berharap besar Tol Malang-Kepanjen ini bisa secepatnya direalisasikan, tapi tentu perencanaannya harus benar-benar matang dan mempertimbangkan hal itu juga. Kalau kita berharap 2020 sudah selesai hal ini,” pungkas politisi PKB ini.