Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Upaya dalam meningkatkan nilai pajak daerah  terus diseriusi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Inovasi-inovasi dalam membangun sistem tata kelola perpajakan terus dikembangkan.

Saat ini penguatan sistem dengan menerapkan pajak online sudah mulai berjalan. Namun, BP2D Kota Malang masih terus berupaya dalam mematangkan sistem pajak terintegrasi lainnya.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, pihaknya beserta tim jajaran lainnya telah melakukan studi tiru ke wilayah Jembrana, Bali, beberapa waktu lalu. Satu hal yang ingin dicontoh dan diterapkan di Kota Malang yakni perihal pengelolaan reklame terintegrasi dengan pajak, perizinan, dan satpol PP.

"Nah di sana (Jembrana) itu, e-reklame. Jadi, pemantauan izin maupun perpajakan melalui sistem online. Kami ingin contoh untuk di sini (Kota Malang). Semoga awal tahun depan (2020) sudah bisa dilaksanakan," ujarnya.

Ade menjelaskan, integrasi tiga pilar antara BP2D, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satpol PP Kota Malang dalam pengelolaan pajak harus berjalan. Sehingga, konfirmasi status wajib pajak (KSWP) bagi semua pelaku wajib pajak bisa terkoneksi.

"Iya benar. Seharusnya memang antara perizinan, pajak dan satpol satu penegakan perda pajak, penegakan aturan perpajakan, lalu galangnya di perizinan. Contohnya konfirmasi wajib pajak. Misalnya dia mau memperpanjang ya tapi sudah ndak bayar pajak berapa tahun itu. Dia mau mengajukan izin ditolak tapi dia lari duluan atau bangkrut. Itu ditolak karena konfirmasi status wajib pajak (KSWP) itu harus connect," imbuhnya.

Ke depan memang diharapkan Kota Malang mampu menerapkan e-reklame tersebut. Sebab, saat ini integrasi tiga pilar masih berjalan secara manual. Menurut Ade, penguatan regulasi yang harus dimaksimalkan untuk menerapkan sistem tersebut.

"Soal penguatan regulasinya ini yang akan kami terapkan ke depan. Di kami, tiga pilar ini sudah terintegrasi tapi secara manual. Untuk connect secara online, belum. Lah, untuk pendapatan daerah kan tiga pilar ini harus jalan. Saat ini masih diproses. Semoga segera bisa di jalankan," tandasnya.