Penandatanganan kerja sama Pemkab Malang dengan pihak BNI dalam perlindungan PMI terkait layanan keuangan (Nana)
Penandatanganan kerja sama Pemkab Malang dengan pihak BNI dalam perlindungan PMI terkait layanan keuangan (Nana)

Persoalan klasik yang kerap terjadi bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) atau pun PMI adalah biaya untuk penempatan maupun purna penempatan. Kerap para CPMI maupun PMI untuk memenuhi pembiayaan itu harus berhutang terlebih dahulu. 


Celakanya, kerap para CPMI ini berhutang pada rentenir dengan bunga tinggi sehingga akhirnya jatuh pada jebakan keuangan yang akan terus merongrongnya.
Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang pun bertindak untuk mengatasi persoalan itu yakni melalui kerjasama literasi keuangan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Malang. Dimana, dengan kerjasama itu, para CPMI Kabupaten Malang bisa mendapatkan layanan perbankan dalam memenuhi pembiayaan bekerja ke luar negeri. 


"Alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama terkait itu dengan BNI. Sehingga CPMI ataupun PMI kita bisa terlindungi dari jeratan hutang dalam berbagai pembiayaan. Lewat penandatangan perjanjian kerjasama ini, CPMI bisa secara mudah mendapatkan layanan keuangan dari pihak bank," ucap Yoyok Wardoyo Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Kamis (12/12/2019).


Kerjasama Pemkab Malang dengan BNI Cabang Malang juga bagian dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Khususnya dalam menyediakan layanan keuangan untuk pembiayaan bekerja ke luar negeri maupun purna penempatan.
Hal ini juga dibenarkan Yoyok, bahwa pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya kepada para CPMI untuk perlindungannya. "Lewat layanan keuangan ini, kita berharap bisa dimanfaatkan oleh CPMI Kabupaten Malang. Sehingga saat berangkat dan sudah kerja tak meninggalkan hutang pada keluarganya. Apalagi kalau berhutangnya pada rentenir," ujarnya.


Terpisah, Made Dany Pratiwi Pemimpin Cabang BNI Malang, memberikan apresiasi atas kerjasama dengan Pemkab Malang terkait upaya perlindungan CPMI. Dimana dengan pelibatan pihaknya secara langsung akan semakin memperkuat amanah dari UU 18/2017.
"Kerjasama ini akan menjadi wujud nyata kami dalam persoalan PMI sekaligus ikut aktif mengimplementasikan UU Perlindungan PMI. Hal ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi untuk di Kabupaten Malang baru," ujar perempuan yang akrab disapa Dany.


Dany melanjutkan, sistem kerjasama literasi keuangan untuk CPMI atau PMI yang dilakukan pihaknya adalah melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan dengan bunga rendah untuk para CPMI yang tak memiliki modal untuk bekerja ke luar negeri. Layanan lainnya adalah tabungan PMI bagi CPMI di seluruh Indonesia.
"Secara nasional sampai September 2019 BNI telah salurkan KUR PMI sebesar Rp 659 miliar ke 37.109 debitur. Ini akan terus berlanjut sesuai dengan program pemerintah dalam perlindungan PMI," urainya.

Dany pun siap untuk menyukseskan program kerjasama literasi keuangan dengan Pemkab Malang ke depannya. "PKS sudah kita tandatangani bersama, tentunya BNI dan Pemkab Malang akan berupaya maksimal menyukseskan program perlindungan untuk PMI ini ke depannya," pungkasnya.