Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Upaya meningkatkan pajak daerah tengah diseriusi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Melalu Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), penerapan sistem pembayaran pajak telah dilakukan secara transparan, yaitu sistem pajak online.

Sistem tersebut bakal menanggulangi adanya kebocoran dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak (WP) yang ada di Kota Malang. 

Lalu, seperti apa mekanisme sistem tersebut? Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto menyatakan banyak mekanisme untuk pembayaran pajak online yang bisa digunakan para pelaku WP. Mulai dari alat tapping box yang saat ini disediakan dan telah mulai disebar di berbagai usaha seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Atau, bisa juga memakai alat lain.

Menurut Ade, alat tersebut semisal dipasang melalui komputer, nantinya akan terhubung langsung dan bisa terdeteksi. "Sistem pajak online dari kami ini merekam satu alat data. Misal di komputer kami taruh di antara CPU atau ketika mereka (pelaku WP) pakai cash register, kami  beri tambahan opsional alat tapping box juga bisa," ujarnya.

Tidak sampai di situ. Program pembayaran pajak online ini diharapkan bisa mempermudah para pelaku usaha di Kota Malang. Target tahun 2019 ini, BP2D telah menyiapkan alat sebanyak 250 untuk dipasang di tempat-tempat WP.

Namun, ke depan sistem online ini diharapkan mampu lebih baik lagi. Bukan menggunakan alat pasang saja, tapi bisa dilakukan hanya melalui gadget yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha.

"Nah, misalnya juga ada dari mereka nggak punya apa-apa, kami pakai sitem online berbasis gadget. Jadi, itu lebih mempermudah mereka saat melaporkan pajaknya.  ertahap ya," imbuh Ade.

Melalui sistem online itu, Ade menegaskan pihaknya juga akan rutin melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hal itu, guna mengantisipasi adanya kekeliruan atau ketidakberesan data saat misalnya ada kejadian alat rusak, atau lampu padam.

"Semuanya tetap akan kamj evaluasi tiap tiga bulan biasanya. Tapi kalau perlu, nanti nggak sampai segitu ya. Tapi tiap bulan akan kami monitoring evaluasi itu," pungkasnya.