Suasana Sosialisasi tentang Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah oleh Pemkot Malang dan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah 6, hari ini (Rabu, 4/12) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana Sosialisasi tentang Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah oleh Pemkot Malang dan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah 6, hari ini (Rabu, 4/12) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Penerapan program pajak online di Kota Malang semakin diseriusi. Hal tersebut menjadi salah satu acuan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan, guna menghindari adanya kecurangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengajak ratusan pelaku wajib pajak mengikuti Sosialisasi tentang Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah oleh Pemkot Malang dan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah 6, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang hari ini (Rabu, 4/12).

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan menyatakan melalui sistem pajak online kesadaran akan pelaku wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan yang seharusnya diharapkan bisa terpenuhi. Sehingga uang yang masuk ke dalam kas daerah memang benar terdata dan sesuai.

"Ini salah satu action plan dari KPK, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah khususnya supaya pembayaran pajak itu benar-benar masuk dalam kas daerah," ujarnya.

Saat ini, pihaknya bersama dengan pemerintah daerah mengupayakan dengan pemberian fasilitas melalui alat di setiap tempat yang wajib bayar pajak. Alat tersebut, nantinya yang akan mengontrol berapa uang yang masuk.

"Pajak dibuat online kita bantu fasilitasi bekerja sama dengan bank daerah, sehingga semuanya akan transparan. Intinya adalah ada satu sistem yang terkonek antara para pembayar pajak ini dengan bank daerah yang bisa dipantau oleh para pemungut pajak. Sehingga setiap saat berapa jumlah kenaikan pajak yang masuk, itu akan terkontrol dan nanti akan diawasi oleh para pemungut pajak," imbuhnya.

Lebih lanjut, dengan hadirnya pelaku wajib pajak di Kota Malang tersebut nilai-nilai kesadaran dari mereka bisa ditumbuhkan. Diharapkan, kedepan ada integrasi yang bisa diwujudkan melalui alat bantu pajak online tersebut dan pencegahan korupsi bisa dijalankan.

"Paling tidak alat bantu ini sudah bisa dilibat oleh para pengusaha, bank daerah dan pemingut pajak. Nah, ini yang harus terintegrasi sehingga korupsi juga terhindarkan," tandasnya.

Dalam kesempatan ini Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan kegiatan tersebut mampu menjadi starting poin Kota Malang dalam menerapkan pajak online secara menyeluruh di tahun 2020 mendatang.

"Mudah-mudahan ini menjadi starting poin kita semua dalam penerapan pajak online, dan apa yang sudah fasilitisasi dari Tim Korsupgah KPK RI ini tidak dibiarkan begitu saja. Intinya di sini, teman-teman Korsupgah KPK punya keyakinan potensi pendapatan di Kota Malang jauh bisa ditingkatkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan hingga saat ini pelaku wajib pajak yang sudah menerapkan sistem online sekitar 176. Kedepan, pihaknya mengharapkan semua pelaku usaha wajib pajak bisa menerapkan sistem online tersebut.

"Sudah sekitar 176, dan itu macam-macam ya, ada hotel, restoran, kos-kosan dan lainnya. Kebanyakan juga meningkat, nanti kedepan kita harapkan keseluruhan wajib pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame semuanya bisa segera menerapkan sistem online. Jadi semuanya transparan dan tidak terlalu banyak makan waktu," jelasnya.