Bupati Malang Sanusi berada di persimpangan terkait mengizinkan investasi asing masuk atau bertahan untuk menolak dikarenakan regulasi memintanya (Nana)
Bupati Malang Sanusi berada di persimpangan terkait mengizinkan investasi asing masuk atau bertahan untuk menolak dikarenakan regulasi memintanya (Nana)

Gerakan memberikan kemudahan berinvetasi menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya. Perhatian khusus itu pun akan diwujudkan dalam rencana pemangkasan besar-besaran berbagai peraturan terkait perizinan dan investasi. Omnimbus Law pun jadi salah satu pilihan untuk mewujudkan hal itu.

Tapi, persoalan klasik terkait peraturan di tingkat daerah masih belum terurai dan jadi jalan bagi rencana besar pemerintah dalam menarik investor. Seperti yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang sedang dilema, dihadapkan dua kepentingan besar di sektor perekonomian. 

Satu, mempertahankan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Di sisi lain, dibukanya keran investasi melalui berbagai informasi dan pernyataan kepala daerah, telah membuat para investor mulai masuk dan bersiap untuk mengembangkan sayap perusahaannya di Kabupaten Malang. Seperti pihak PT Lotte Grosir Indonesia yang telah siap menanamkan dananya sebesar Rp 300 miliar di wilayah Kepanjen.

Dana besar itulah yang kini posisinya berada di dua tikungan jalan. Antara memilih jalur kanan dan melaju ke depan atau mundur pelan-pelan di jalur kiri dikarenakan berhadapan dengan Perda 3/2012.

Bupati Malang Sanusi pun bimbang terkait persoalan itu. Saat dirinya kerap mendorong lajunya investasi bisa masuk ke Kabupaten Malang dengan mudah. Tapi, kenyataannya masih ada regulasi daerah yang saling bertentangan dengan ekspektasi menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah investasi.

"Saat ini kita tak bisa mempersilahkan investor asing dengan adanya Perda itu. Kecuali itu nanti Perda-nya sudah diubah. Saya kan gak boleh melampaui Perda. Jadi kalau Perda boleh, ya boleh. Tapi di Perda kan sudah tercantum seperti itu, saya tidak boleh melanggar Perda,” ucap Sanusi.

Disinggung nilai investasi yang cukup besar, yaitu mencapai Rp 300 miliar, serta dampak lanjutan dengan akan dibukanya gerai Lotte yang berasal dari Koreo Selatan ini, Sanusi tetap tak bisa memberikan persetujuannya saat ini.

“Investasinya besar memang, tapi kalau nabrak aturan saya gak mau. Karena di belakangnya pasti ada masalah," ujarnya yang menegaskan ulang, pihaknya akan kembali melihat dulu aturan yang ada terkait hal itu.

"Bila ada aturan atau perubahan baru, kita akan kembali berbicara dengan pihak investor itu. Untuk sekarang, kita kedepankan aturan dulu,” imbuh Sanusi.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Malang cukup lama menyoroti beberapa hal terkait regulasi daerah yang kini menghadang laju investasi di Kabupaten Malang. Khususnya Perda 3 tahun 2012 yang disebutnya sejak awal berbagai isi pasalnya tak sesuai dengan harapan. Misalnya, terkait jarak atau lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Dimana, akhirnya toko modern pun menyerbu ke berbagai perkampungan atau desa-desa.

"Jadi dalam Perda itu banyak sekali kekurangan. Lima tahun ini saya ngotot Perda itu diubah. Periode ini juga kami usulkan, di dalam internal, saya minta mohon direvisi. Karena apa yang saya cermati akhirnya terjadi sekarang persoalan itu, yakni menimpa Lotte," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa atau akrab disapa Gus Top.

Gus Top melanjutkan, apa yang diperjuangan untuk melakukan revisi Perda 3/2012, murni dari dirinya. "Jadi apa yang saya sampaikan ulang untuk revisi Perda ini sudah saya lakukan lama. Ini murni untuk kemajuan Kabupaten Malang yang butuh investasi. Jadi lepas dari Lotte atau mungkin yang lainnya. Kita butuh investasi dan tetap bisa melindungi pedagang pasar juga," tegasnya.

Ia mewanti-wanti, pernyataannya bukan untuk Lotte atau pihak investor lainnya. Kekhawatiran Gus Top, sebenarnya juga sempat disampaikan anggota dewan lainnya. Antara menyeleraskan kepentingan investor dan melindungi pasar tradisional. Satu sisi Kabupaten Malang butuh investasi dan DPRD mendukung hal itu, tanpa meninggalkan perekonomian rakyat.

"Terganjalnya Lotte  untuk masuk berinvestasi di wilayah KEK Singosari, bukan tidak mungkin dialami calon investor lain yang dikategorikan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penanam modal asing (PMA). Ini akan menghambat apa yang dicita-citakan pemerintah pusat. Jalannya ya Perda harus direvisi atau dirubah," tandasnya.