Trisno, Ketua Komisi C DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Trisno, Ketua Komisi C DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Trisno menyatakan akan terus serius menelusuri masalah pajak daerah yang selama ini menjadi penyebab kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup rendah.

Menurut Trisno, jika sumber pajak dimaksimalkan penarikannya dari sejumlah sektor yang menjadi wajib pajak, maka jumlah PAD Lumajang akan semakin tinggi.

"Jika PAD tinggi akan semakin banyak bidang pembangunan di Lumajang yang bisa dibiayai dari PAD tersebut. Karena itu kita dari Komisi C DPRD Lumajang berharap para wajib pajak di Lumajang tidak main-main, dengan tidak melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak," kata Trisno kepada media ini.

Bersama mitranya di pemerintahan yakni Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, Komisi C DPRD Lumajang akan membahas setoran pajak dari beberapa usaha di Lumajang yang seharusnya memang mengenakan PPn kepada costumernya.

"Ada banyak sebenarnya, restaurant, hotel, rumah makan yang besar-besar dan usaha lainnya kami harapkan melakukan cara potong langsung kepada pelanggannya, dan hasilnya benar-benar disetorkan kepada daerah," jelas Trisno.

Trisno sangat yakin potensi pajak di Lumajang sangat besar. Bukan hanya pajak pasir yang belakangan menjadi sorotan DPRD Lumajang, namun sektor lainnya akan dimaksimalkan.

"Kita tidak hanya bicara soal pajak dari pertambangan saja. Tapi dari sektor lain juga akan kita maksimalkan. Jika terbukti ada perusahaan yang melakukan manipulasi pajak, saya setuju kalau  nanti dipidanakan, biar ada efek jera," papar Trisno lagi.

Menurut Trisno, di Lumajang ada sejumlah perusahaan yang pelaporannya sudah bagus dan benar-benar taat bayar pajak, tapi tentu ada juga yang nakal. 

"Karenanya perlu diberikan apresiasi kepada pengusaha yang benar-benar taat pajak, dan memberikan sangsi kepada yang usaha yang main-main dengan pajak daerah," tegasnya kemudian.