Ketua APRI Jatim M. Sofyanto dan Ketua Komisi C DPRD Lumajan Trisno (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Ketua APRI Jatim M. Sofyanto dan Ketua Komisi C DPRD Lumajan Trisno (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Trisno sepakat agar Pemkab Lumajang dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), memperketat pengawasankeluarnya pasir dari tambang di Lumajang, agar seluruh pasir yang keluar dari tambang tidak lolos dari pembayaran pajak.

Sebelumnya Ketua APRI Jatim Moch. Sofyanto menyatakan pengawasan pajak harus dilakukan langsung di pintu keuar tambang, agar seluruh hasil tambang di Lumajang selesai dalam urusan pajak.

Menanggapi hal ini politisi PPP, Trisno, mengatakan, jika teknis pengawasan pajak harus dilakukan denga cara itu dinilai efektif, tidak ada salahnya jika hal itu dilakukan uji coba pelaksanaannya.

"Ini kan suara penambang yang memiliki niat baik untuk membayar pajak, maka sudah seharusnya dilakukan ujicoba, agar PAD dari sektor pertambangan ini bisa maksimal," ujar Ketua Komisi C Trisno, kepada Jatimimes.com.

Sementara secara teknis M. Sofyanto mengatakan, petugas dipintu keluar bertugas untuk mengawasi pasir yang keluar apakah sudah dilengkapi dengan SKAB yang benar-benar dikeluarkan oleh BPRD Lumajang.

"Petugas-petugas itu bukan penarik pajak, tapi petugas yang mengawasi dan menghitung jumlah pasir yang keluar, sehingga seluruh pasir yang keluar dari pertambangan bisa dipastikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pelunasan pajak," kata M. Sofyanto.

Senada dengan Ketua APRI Jatim, Ketua Komisi C DPRD Lumajang Trisno berjanji akan terus mendorong Pemkab untuk melakukan terobosan agar PAD dari pertambangan pasir meningkat.

"Saya tidak setuju wacana penutupan, karena menutup tambang bukan persoalan sederhana, ada banyak orang yang hidup dari tambang pasir. Mulai dari pekerja tambang, sopir truk, sampai warung-warung yang biasanya melayani pekerja sektor ini. Ini peluang kerja bagi banyak orang," tegas Trisno lagi.