Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno meresmikan gedung MA (Madrasah Aliyah)Jabal Nuur dan Masjid Baiturahman di Desa Duwet, Kecamatan Wates, (19/11/19). Peresmian madrasah aliyah tersebut menambah jumlah lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kediri.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh bupati bersama Drs H Enim Hartono dari Kantor Kemenag Kabupaten Kediri serta para pengurus Yayasan Jabal Nuur. Selain itu, diserahkan sertifikat lembaga pendidikan dari Kantor Kemenag yang diterima Kepala MA Jabal Nuur Khamim Adam Habibi.
Ketua Yayasan Jabal Nuur Drs H Burhanudin mengatakan, MA Jabal Nuur ini adalah salah satu sekolah penyelenggara program-program keterampilan. Melalui program ini, semua siswa dan siswi diharapkan mampu bersaing menghadapi perkembangan teknologi dan pasar ekonomi global yang akan datang.
“Di sekolah ini, pelajar diutamakan untuk memiliki keterampilan. Di antaranya adalah tata boga, multimedia, dan TKR. Untuk tahun depan, kami juga akan membuka jurusan agrobisnis, pariwisata, dan perhotelan,” terang Burhanudin.
“Yang pasti anak-anak di sini akan mendapatkan ilmu agama sekaligus keterampilan yang dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Seperti yang kami harapkan dan juga orang tua murid, lulus dari sini, ilmu agama baik, pengetahuan umum oke, keterampilan juga oke,” sambungnya.
Pada tahun ajaran ini, MA Jabal Nuur sudah membuka dua jurusan. Untuk membentuk karakter dan kepribadian anak agar lebih baik, setiap satu bulan, dua kali anak-anak diajak salat malam berjamaah. Kegiatan ini sudah berjalan selama beberapa bulan dan mendapat sambutan positif dari para siswa.
Bupati Kediri dalam sambutannya mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan Masjid Baiturahman. Menurut dia, menjadi tanggung jawab bersama untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid. Jadi, jangan sampai sepi jamaah.
"Selain pendidikan dan keterampilannya bagus, masjid juga harus diramaikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah serta syiar agama Islam," imbau Bupati Haryanti.
Menurut bupati, pemerintah tidak pernah membedakan lulusan MA, SMA, maupun SMK, baik negeri atau swasta. Yang terpenting anak-anak bisa sekolah dan tidak ada lagi anak putus sekolah.
“Semua kami dorong agar sekolah mampu meningkatkan pembangunan dan jumlah muridnya semakin bertambah. Semua anak wajib mendapatkan pendidikan baik yang dikelola oleh Kemenag maupun Dinas Pendidikan,” pungkas bupati.