Bupati Jember dr Hj Faida MMR saat menyampaikan tanggapan pandangan fraksi-fraksi DPRD Jember. (foto : Setiawan / Jatim TIMES)
Bupati Jember dr Hj Faida MMR saat menyampaikan tanggapan pandangan fraksi-fraksi DPRD Jember. (foto : Setiawan / Jatim TIMES)

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi di DPRD Jember terkait pengajuan 5 rancangan peraturan daerah (raperda) yang dilakukan pemkab, Bupati Jember dr Hj Faida MMR mengapresiasi penyampaian tersebut. Menurut bupati, pengajuan raperda ini bertujuan untuk perubahan perda menjadi produk hukum berkualitas dan partisipatif sebagai wujud kehendak dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maupun kuantitas pembangunan di Kabupaten Jember.

“Terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang telah mengkritisi dan mencermati 5 raperda yang kami ajukan. Selanjutnya kami berharap agar dalam pansus nanti mendapat pembahasan secara mendalam demi kebaikan dan kualitas perda itu sendiri,” ujar Faida, Kamis (14/11/2019).

Bupati menambahkan, terkait lima raperda yang diajukan, pemkab akan terus bersemangat dengan niat tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Tentu dengan iringan doa dan jerih payah dan setelah menyimak dan mencermati substansi dari pandangan umum, kami sampaikan apresiasi kepada anggota dewan,” kata Faida.

Bupati menyebut, apa yang menjadi kehendak dan keinginan DPRD Jember sudah sejalan dengan Pemkab Jember. “Tanggapan yang bersifat membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat teragendakan dalam rapat pansus,” ujarnya.

Faida juga menyingung soal penyusunan pra-rencana detail tata ruang (RDTR) dapat terlaksana dengan waktu, sebagaimana catatan salah satu FPKB terkait raperda RDTR kota dan peraturan zonasi perkotaan pusat kegiatan wilayah (PKW) yang meliputi Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari.

Sedangkan mengenai penyertaan modal pada PDP Kahyangan, bupati menegaskan bahwa Pemkab Jember akan menugaskan badan pengawas untuk memastikan bekerjanya jajaran direksi dan manajemen PDP sesuai jalurnya.

"Oleh karena itu, sebelum menerima penyertaan modal, seluruh jajaran direksi dan menejemen PDP wajib berkomitmen untuk menegakkan integritas," pungkasnya.