Suasana paripurna DPRD Jember saat penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap lima Raperda (Foto: Ali Makrus / JatimTIMES)
Suasana paripurna DPRD Jember saat penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap lima Raperda (Foto: Ali Makrus / JatimTIMES)

Lima Raperda yang diusulkan Ekskutif, dimana dalam awal pembahasannya pada sidang paripurna sempat tertunda, dikarenakan beberapa anggota dewan belum menerima salinan nota pengantar, akhirnya disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya.

Beberapa fraksi menyampaikan pandangan umumnya  menyetujui lima Raperda tersebut untuk dibahas bersama-sama, seperti yang disampaikan fraksi Nasdem dan Fraksi PDI Perjuangan, mereka mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah.

Dukungan itu berdasar prinsip perencanaan yang tepat, penyusunan regulasi yang update sesuai dengan badan anggaran, pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati, akuntabel, dan pengendalian anggaran secara efektif.

“Kami sepakat dan mendukung pembahasan Raperda yang diajukan oleh pemerintah, Raperda harus ramah investor, sehingga tidak menghambat masuknya investasi-investasi baru, dan mencerminkan arah kebijakan pemerintah pusat,” kata Hadi Supaat Juru Bicara Fraksi PDI P.

Menurut Supaat, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan inovasi dan memunculkan destinasi wisata baru untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Pihaknya juga memberikan masukan agar pemkab melakukan penertiban retribusi-retribusi liar. “Untuk Raperda tentang perubahan retribusi jasa umum, khususnya rumah sakit, hendaknya tidak membebani masyarakat miskin,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya memberikan catatan pada PDP Kahyangan Jember yang dinilai belum memberikan kontribusi dan masih merugi sehingga membebani APBD.

“Mohon untuk bupati memberikan tanggapan dan report pengelolaan PDP Kahyangan Jember selama kurun waktu 4 tahun terakhir,” kata Alfian Andri Wijaya, jubir Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya.

Sebelumnya Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief, pada Selasa (12/11/2019) lalu membacakan nota pengantar lima Raperda dalam rapat paripurna. Lima Raperda itu yakni Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pandhalungan Jember.

Kedua, Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember. Ketiga, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Keempat, Rapeda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Kelima, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (*)