(dua dari kanan) Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa saat melakukan sidak seragam olah raga di gedung Tennis Indoor Jombang beberapa waktu lalu. (Foto: Adi Rosul / JombangTIMES)
(dua dari kanan) Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa saat melakukan sidak seragam olah raga di gedung Tennis Indoor Jombang beberapa waktu lalu. (Foto: Adi Rosul / JombangTIMES)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyebut seragam olahraga pemberian pemerintah cacat mutu. Oleh karena itu, dewan minta aparat penegak hukum turun karena terindikasi ada kerugian uang negara pada proyek miliaran rupiah itu.

Anggota Komisi D DPRD Jombang Mustofa menyayangkan seragam olahraga yang diterima sejumlah sekolah kondisinya kekecilan. Dari total 24 ribu seragam olahraga, ia menyebut ada 8 ribu yang dikembalikan oleh sekolah ke pemerintah.

Ribuan seragam yang dikembalikan tersebut diketahui oleh anggota dewan saat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang pada Jumat (8/11) kemarin. "Yang jelas mutunya sangat jelek. Kalau dirunut berarti mutu jelek ini ada apa? Apakah tidak sesuai standar? Ini ada apanya?," ujar Mustofa saat dihubungi wartawan, Kamis (14/11) siang.

Dengan adanya ribuan seragam olahraga yang cacat mutu, politisi PKS Ini meyakini ada kerugian uang negara dalam pengadaan seragam gratis milik pemerintah itu. Terlebih lagi, anggaran yang digelontorkan Pemkab Jombang untuk seragan olahraga SMP sederajat mencapai Rp 2,3 miliar.

Oleh karena itu, Mustofa meminta agar aparat penegak hukum turun untuk menyelidiki program seragam gratis milik Pemkab Jombang.

"Harusnya ada kerugian. Harus seragam coklat (kejaksaan, red) itu turun menyelidiki itu," tandas nya.

Sementara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jombang Harry Rahmad menuturkan, pihaknya belum bisa masuk untuk menyelidiki pengadaan seragam olahraga itu. Dikarenakan proses pengadaan seragam olahraga tersebut masih dalam proses.

"Kami akan pantau terus informasi yang beredar di masyarakat," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Harry juga mengaku belum bisa menghitung kerugian negara dari proyek pengadaan seragam gratis itu. "Pekerjaan itu kan masih berproses, kalau belum selesai terus APH diminta masuk kan ya tidak tepat. Toh itu juga belum dibayar kan, jadi dimana letak kerugiannya. Sekarang posisinya ya kita pantau sampai dimana proses itu," pungkas nya.(*)