Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Ito Tubagus Aditya.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Ito Tubagus Aditya.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Lambatnya pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap pihak Rumah Sakit di Kota Blitar menjadi sorotan DPRD Kota Blitar. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot untuk memutus kontrak kerja dengan BPJS dan mendorong berdirinya jaminan kesehatan mandiri.

"Yang terjadi di Indonesia hampir keseluruhan adalah keterlambatan bayar, termasuk di Kota Blitar. Jadi keterlambatan bayar BPJS terhadap Rumah Sakit itu nilainya sangat besar. Dalam kurun waktu empat bulan itu kurang lebih bisa mencapai Rp 3-5 miliar," ungkap Ito Tubagus Aditya, Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar saat ditemui BLITARTIMES, Rabu (13/11/2019).

Menurut politisi Partai Demokrat, tunggakan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan rumah sakit. Sebab pembayaran klaim tersebut seharusnya bisa digunakan untuk belanja obat dan operasional lainnya.

"Kalau uang sebesar itu keterlambatan di rumah sakit, otomatis yang terjadi rumah sakit yang di sisi lain harus beroperasi dan di sisi lain biaya untuk menerima pasien BPJS tidak bisa tercover dan tidak bisa beroperasional untuk keberlangsungan Rumah Sakit itu sendiri," jelasnya.

Imbasnya, tentu rumah sakit harus mencari dana talangan hingga efisiensi anggaran semaksimal mungkin agar layanan rumah sakit tetap dapat dilakukan dengan baik. "Apabila hal itu tidak dipenuhi maka yang terjadi keterlambatan bayar otomatis cash flow di rumah sakit akan lambat, tidak bisa maksimal dan otomatis mengganggu pelayanan pasien-pasien yang berobat di Rumah Sakit tersebut," sambung Ito.

Lanjut Ito, seharusnya Pemkot mempunyai ketegasan dan bisa lebih mandiri untuk menjamin kesehatan warganya tidak hanya bergantung hanya BPJS. Akan tetapi secara tidak langsungĀ  justru merugikan Rumah Sakit. Padahal menurut dia, anggaran BPJS untuk tahun depan akan dianggarkan sekitar Rl 19 miliar untuk seluruh masyarakat Kota Blitar.

"Hal ini sama saja kita memberi modal pada suatu perusahaan yang tidak sehat. Harapan saya dari pada dianggarkan untuk BPJS, mending dibuatkan jaminan sosial kesehatan yang mandiri asli dari pemerintah Kota Blitar. Jadi negara itu wajib menjamin kesehatan masyarakatnya, entah itu dalam bentuk subsidi atau jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu," tandasnya.(*)