Bupati Malang Sanusi (tengah) bersama Dirjen P2P Kemenkes Anung  Sugihantono. (Humas for MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi (tengah) bersama Dirjen P2P Kemenkes Anung Sugihantono. (Humas for MalangTimes)

Bupati Malang Sanusi, yang baru mendapat penghargaan sebagai individu berjasa dalam pembangunan kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang menghitung alokasi anggaran untuk layanan kesehatan aparatur sipil negara (ASN).

Itu karena pria asal Gondanglegi yang baru menjabat bupati sekitar satu tahun lebih ini memiliki wacana yang pernah disampaikannya beberapa hari lalu. Yakni, terkait pelayanan kesehatan, baik check-up dan konsultasi layanan gizi gratis, kepada seluruh ASN di Kabupaten Malang.

"Saya berharap memang ASN pun bisa mendapatkan fasilitas check-up kesehatan dan konsultasi layanan gizi gratis  tahun depan. Durasinya dua kali dalam setahun," kata Sanusi, Selasa (12/11/2019).

Wacana ini bisa diwujudkan bila anggaran daerah Kabupaten Malang mencukupi. Pasalnya, masih dengan kondisi pendapatan di RAPBD 2020 yang defisit besar, maka tambahan belanja untuk anggaran biaya check-up dan layanan gizi ASN di Kabupaten Malang dimungkinkan tak bisa diwujudkan.

Hal ini pun disadari Sanusi yang menyampaikan, dirinya meminta kepada Dinas Kesehatan untuk menghitung anggaran tersebut. “Silakan dihitung biaya check-up kesehatan lengkap untuk setiap ASN jatuhnya berapa. Nanti bisa kami dialokasikan di APBD Dinkes tahun 2020,” ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah PNS Kabupaten Malang sampai saat ini sebanyak 12.837 orang. Sedangkan anggaran untuk check-up, dari berbagai data, seperti di Klinik Prodia, untuk general medical check up standar (sederhana), biayanya  sekitar Rp 1,5 juta. Sedangkan medical check up plus EKG,  biayanya berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 3,6 juta. Dan yang terakhir, medical check-up plus treadmill, biayanya sekitar Rp 6 juta. 

Maka, bila asumsi biaya di atas dengan pilihan sederhana, Pemkab Malang harus menganggarkan sekitar Rp 19,25 miliar untuk check-up seluruh PNS dalam satu kali pemeriksaan. Bila dilakukan dua kali dalam setahun, maka nominal itu dikali dua, menjadi Rp 38,5 miliar dalam setahun.

Lepas dari simulasi perhitungan itu, wacana itu digulirkan dengan pemikiran bahwa para ASN pun perlu adanya jaminan kesehatan yang anggarannya berasal dari pendapatan daerah. Dengan ASN yang sehat, lanjut Sanusi, maka pelayanan prima kepada masyarakat pun akan semakin meningkat. Sebaliknya, bila ASN sakit-sakitan, otomatis pelayanan pun tak bisa berjalan maksimal.

 "ASN gelorakan semangat hidup sehat kepada masyarakat, tapi ASN sendiri tidak sehat. Makanya tolong dihitung estimasi biaya check-up tersebut,” ucap Sanusi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Ratih Maharani belum memberikan jawaban terkait permintaan Sanusi itu. Dirinya hanya menyampaikan bahwa pembangunan di bidang kesehatan memang butuh dukungan dan sinergitas seluruh pihak. Sehingga kualitas hidup manusia di Kabupaten Malang terus meningkat baik.

Dukungan dan perhatian pemerintah pun terbilang besar untuk dunia kesehatan. "Tapi kendalanya juga besar dan masih banyak yang harus dihadapi oleh pihak kami," ucapnya. Ratih mencontohkan  tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilainya masih belum optimal.