Foto muhlis/jatimtimes/wabup bersama wartawan jatimtimes
Foto muhlis/jatimtimes/wabup bersama wartawan jatimtimes

Ketua DPC PDIP Bondowoso yang juga Wakil Bupati Bondowoso, H. Irwan Bahtiar mengaku bahwa fraksi PDIP yang menjadi bagian dari yang mengajukan hak interpelasi tidak boleh patah semangat. Menurutnya, kader banteng harus berada di garda terdepan dalam mengawal hak interpelasi.

Meski demikian, Irwan menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada kebencian dan niatan jahat dalam melaksanakan hak interpelasi. Apalagi, ada niatan ingin menjatuhkan orang lain. 

Irwan mengaku, awalnya enggan memberikan komentar terkait hak interpelasi. Pasalnya, dirinya menyadari menjadi bagian dari pemerintah. Namun setelah didesak, Irwan menyebut bahwa interpelasi merupakan salah satu cara untuk mengungkap kebenaran. 

Selain itu, hak interpelasi adalah salah satu cara untuk membuka mata setiap orang. Terutama terkait hiruk pikuk dan kegaduhan politik akibat mutasi, merupakan langkah yang benar atau tidak. 

Dia menegaskan, masyarakat tidak boleh memberikan penilaian sebelum ada keputusan yang dihasilkan dari hak interpelasi.

"Jadi biarkan dulu fraksi bekerja. Kalau memang apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan, kita tidak akan takut. Namun saya menekankan kepada fraksi PDIP khususnya agar bekerja sesuai aturan," ujarnya.

Saat ini, fraksi di DPRD sudah bekerja terkait dengan hak interpelasi.  Bahkan beberapa waktu yang lalu, DPRD Bondowoso melakukan rapat paripurna interen terkait dengan hak interpelasi. 

Sejumlah fraksi bahkan telah menyiapkan draf yang sudah dikaji. Dan dalam kajian itu, jelas bahwa ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan  oleh pemerintah sehingga berdampak luas pada masyarakat.

Meski demikian, fraksi PPP dan Demokrat menjadi salah satu fraksi yang tidak sepakat dengan hak interpelasi sebab hal itu hanya menambah keruwetan dan kegaduhan politik.

Sementara itu, Ketua DPD LSM Jaka Jatim,  Jamharir mengemukakan bahwa ada dua fraksi yang sama-sama mendukung pemerintah. Meskipun, pada praktiknya mereka berbeda jalan. 

Fraksi PPP tetap solid mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Sementara PDIP, menjadi partai yang saat ini menjadi bagian yang seakan berhadapan dengan kebijakan pemerintah. 

Hal itu dilakukan karena PDIP menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan aturan dan oleh karena itu pemerintah harus diingatkan.

"Sikap politik PDIP ini menurut saya adalah sikap yang jantan dan bertanggung jawab. Hal ini tentu bukan tanpa perhitungan, PDIP sudah mempertimbangkan segala resikonya," katanya.

Sementara PKB yang menjadi partai yang bersikap berada di seberang jalan, memilih diam. Namun, fraksi terus bekerja membangun koalisi dengan PDIP dan Golkar. Fraksi PKB juga merupakan partai yang mengajukan hak interpelasi guna membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mengawal kebenaran.