Bupati Malang HM Sanusi (Hendra Saputra)

Bupati Malang HM Sanusi (Hendra Saputra)



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Bupati HM. Sanusi memastikan tegas bahwa tidak ada desa fiktif di wilayahnya seperti yang sempat viral di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini.

Di awal bulan November ini muncul sebuah fenomena baru yakni dana desa yang dialirkan untuk wilayah yang tidak berpenduduk. 

Hal tersebut nampaknya membuat kegaduhan bagi Indonesia yang memiliki kurang lebih 74.957 desa.

Karena kejadian itu, Bupati Malang HM. Sanusi menegaskan bahwa di wilayahnya jelas tidak ada desa fiktif atau desa siluman yang banyak diberitakan saat ini. 

"Di Malang tidak ada. Kalau di Malang saya pastikan tidak ada desa siluman," kata Sanusi.

Dilansir dari BBC.com program Dana Desa sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015. 

Sejak saat itu hingga 2019, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp257 triliun. 

Dan dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat, dimulai dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, meningkat menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, hingga akhirnya menjadi Rp. 70 triliun pada tahun ini.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif yang bermunculan akhir-akhir ini akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menanggapi masalah itu HM Sanusi menegaskan bahwa wilayah yang dipimpinnya selama ini telah melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan aliran dana desa. 

"Untuk pengawasan sudah mengikuti aturan dari pusat. Kami kerjasama untuk internalnya dari inspektorat dan untuk eksternal nya dari kepolisian dan kejaksaan, sama-sama mengawasi," tegas Sanusi.

Seperti diketahui, Kabupaten Malang memiliki 378 desa dari 33 kecamatan. 

Salah satu desa yang sukses mengelola dana desa adalah Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon. 

Dari dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sejak 2015 lalu, desa yang awalnya tak begitu dikenal masyarakat itu kini disulap menjadi desa wisata dan bisa membawa nama baik Kabupaten Malang ke kancah nasional bahkan Internasional.

Sementara itu, bentuk pengawasan dana desa sendiri yang dilakukan Pemkab Malang, salah satunya dengan menggelar pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan keuangan desa tahun anggaran 2019 di Pendopo Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang membahas mengenai evaluasi dan pengawasan keuangan desa tahun anggaran 2019 juga sebagai bentuk 'alarm' kepada seluruh kepala desa agar menggunakan dana desa dan mengalirkan dengan sejujur-jujurnya. 

"Semua kepala desa sudah kami beri pencerahan melalui pengarahan-pengarahan dan diklat yang dulu kami lakukan," katanya.

Dari monitoring dan usaha Pemkab Malang dalam mengawal dana desa, Sanusi mengaku wilayahnya sudah sering mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Kami setiap tahun mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), sudah 5 tahun," ungkap Sanusi.


End of content

No more pages to load