Agus Setiawan, tokoh muda Lumajang yang selama ini intens mengkritisi pemerintahan di Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Agus Setiawan, tokoh muda Lumajang yang selama ini intens mengkritisi pemerintahan di Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)



Agus Setiawan, tokoh muda Lumajang yang selama ini sering melakukan kritisi terhadap kebijakan pembangunan di Lumajang, terus  mendorong Pemkab Lumajang untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik, khususnya terkait APBD.

Hal ini menurut Agus Setiawan perlu dilakukan agar masyarakat tahu betul apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, khususnya di Kabupaten Lumajang.

"Membangun Lumajang tidak bisa One Man Show, harus melibatkan masyarakat agar terdapat fungsi kontrol bersama terkait fungsi anggaran," tulis Agus Setiawan.

Terkait masukan Agus Setiawan yang diunggah melalui akun FB-nya tersebut, Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq yang selalu berselancar di dunia maya juga memberikan tanggapan singkatnya atas gagasan yang disampaikan oleh Agus Setiawan. "Terima kasih, ini saran baik," tulis Bupati Lumajang dalam kolom komentar.

Agus Setiawan, pria asal Lumajang yang saat ini berkarir di Jakarta ini, juga mengkritisi sulitnya memperoleh akses ke potal PPID Lumajang untuk mendapatkan informasi anggaran pembangunan Kabupaten Lumajang.

Agus Setiawan dalam sebuah disukusi dengan Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq di Jakarta

"Di Website Lumajangkab.go.id saja baru ada Laporan Keuangan dan Neraca tahun 2015 dan 2016. Tahun berikutnya susah diakses masyarakat luas. Pun juga audit tahun 2017 dan 2018, hanya ditemukan cover booknya saja, boro-boro mau lihat rincian anggaran APBD," tulis Agus Setiawan kemudian.

Agus Setiawan melalui sambungan ponselnya pagi ini, Kamis (7/11) mengatakan, dengan transparansi APBD masyarakat akan tahu prioritas pembangunan Lumajang untuk  tahun berjalan.

"Kalau ada program yang belum dilaksanakan, masyarakat juga akan mengetahui prioritasnya kemana, dan masyarakat juga akan paham bahwa untuk program yang belum dijalankan disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Ini akan lebih baik dibandingkan dengan kejadian di Jakarta, yang mendadak ditemukan anggaran besar yang dinilai masyarakat kurang wajar, karena angkanya terlalu fantastis," jelas Agus Setiawan, melalui sambungan ponselnya pagi ini.

Tag's Berita

End of content

No more pages to load