(dua dari kanan) Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa saat melakukan sidak seragam olah raga di gedung Tennis Indoor Jombang beberapa waktu lalu. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

(dua dari kanan) Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa saat melakukan sidak seragam olah raga di gedung Tennis Indoor Jombang beberapa waktu lalu. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

Heryanto


JOMBANGTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang geram dengan hasil pengadaan seragam gratis berupa baju olah raga yang dilakukan oleh Pemkab Jombang. Wakil rakyat ini sebut ada kerugian negara di balik amburadulnya pengadaan seragam.

Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa meminta pihak eksekutif menindak tegas para penyedia yang gagal menyediakan barang. Ia juga meminta agar Pemkab Jombang tidak menerima barang yang tidak sesuai dengan sepek yang ditentukan.

Ketegasan wakil rakyat ini menyusul adanya ratusan seragam sekolah berupa baju olah raga yang dikembalikan karena ukuran baju yang terlalu kecil, sehingga tidak muat ketika digunakan siswa. Sedikitnya sudah ada ratusan seragam dari sejumlah lembaga pendidikan yang telah mengembalikan ke Pemkab Jombang.

"Ya pemkab harusnya tidak menerima pada saat serah terima apabila tidak segera dituntaskan," tegas Mustofa saat diwawancarai di gedung DPRD Jombang, Selasa (6/11).

Mustofa juga mewanti-wanti agar seragam sekolah yang ditemukan cingkrang ini, agar segera dikembalikan dan diganti. Ia menerima banyak laporan terkait permasalahan seragam olah raga yang cingkrang.

"Itu harus dikembalikan, karena itu nanti digunakan selama 3 tahun. Jangan sampai seragam ini hanya digunakan untuk sesaat saja," ujarnya.

Politisi PKS ini menyebut, ada kerugian uang negara di balik gagalnya penyediaan seragam olah raga. Kerugian tersebut sejalan dengan kerugian yang diterima masyarakat lantaran menerima seragam yang tidak layak pakai. "Kalau barang tidak sesuai ini sama juga merugikan negara," kata Mustofa.

Mustofa juga menerangkan, apabila penyedia atau rekanan tidak menjalankan klausul-klausul di dalam kontrak pada saat lelang, ini bisa dikatakan ada kerugian negara yang diakibatkan adanya seragam olah raga tidak sesuai usulan sekolah.

Rekanan atau penyedia, kata Mustofa, memang mempunyai tanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas barang termasuk waktu. "Jadi PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) mempunyai tanggung jawab. Karena mereka yang memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan. Tidak hanya itu semua pihak terkait harus berhadapan dengan hukum apabila merugikan negara," pungkasnya.(*)

 


End of content

No more pages to load