Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono (kiri) dalam suatu acara (Dinas Pendidikan for MalangTimes)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono (kiri) dalam suatu acara (Dinas Pendidikan for MalangTimes)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Persoalan kekurangan personil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, merupakan hal klasik yang terus berulang. Kuota PNS guru dari pusat yang kerap tak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ditambah dengan bayang-bayang pensiun yang terjadi setiap tahunnya. Telah membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memutar strategi.

Misalnya, dalam pemenuhan jabatan kepala sekolah (Kasek) yang tahun ini masih kurang sebanyak 160 orang. Dengan rincian, kekosongan Kasek di satuan pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 158 dan SMP Negeri 2 orang.

Kekosongan itu yang akhirnya membuat jabatan Kasek tambal sulam. Dimana di Agustus 2019 lalu, jabatan kepala SD mencapai 250 orang. Kini, dari total itu berkurang menjadi 158. 

Artinya, ada upaya keras dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk terus menutup lubang kekosongan di jabatan Kasek selama ini.

Hal ini dibenarkan oleh Rachmat Hardijono Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang mengatakan, pihaknya setiap tahun berupaya untuk mengisi kekosongan jabatan itu.

"Terus kita isi sesuai dengan hasil seleksi calon kasek. Ini telah dilakukan sejak 2018 lalu, walaupun memang masih belum tercukupi semuanya. Sehingga kita di ratusan SD kita pakai Plt Kasek dulu agar tak ada kekosongan," ucap Rachmat, Selasa (5/11/2019).

Kelemahan jabatan Plt Kasek adalah berbatas waktu. Seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Malang. Dimana, jabatan Plt hanya satu tahun dan bila diperpanjang lagi maka perlu adanya pengajuan ulang.

"Jadi yang Plt Kasek itu sudah lewat satu tahun. Maka kita perlu ajukan lagi perpanjangan jabatannya. Totalnya yang belum ada Kasek SD definitif sebanyak 158. Kita ambil langkah untuk perpanjang lagi jabatan Plt sambil menunggu pengisian jabatan kasek definitif," ujar Rachmat.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwandi, juga membenarkan hal itu. Dimana, untuk sekolah yang belum memiliki kasek definitif, maka akan diisi dulu oleh Plt. 

"Diisi dulu Plt  sambil menunggu pengisian jabatan Kasek definitif. Dimana kita usulkan 600 calon kasek untuk bisa mengisi berbagai kekosongan yang ada," ujarnya.

Jumlah yang diusulkan untuk calon kasek itu bisa saja berkurang saat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pasalnya, untuk bisa lolos menjadi kasek, perlu melalui beberapa tahapan. Yakni, diklat in service learning 1, on the job learning, dan diikuti dengan tahap in service learning 2. Ketiga tahapan tersebut yang nantinya akan dinilai untuk menentukan kelayakan calon menjadi kasek.

Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, di tahun 2018 lalu didapatkan 184 calon kasek yang sudah mengantongi NUKS (nomor unik kepala sekolah). Sedangkan di tahun 2019  telah menghasilkan calon kasek SDN sebanyak 64 orang.

Kekosongan kasek definitif khususnya di SD, juga terjadi di jabatan koordinator wilayah Dinas Pendidikan. Yakni, di wilayah Kecamatan Kromengan dan Wajak.

"Kita berharap banyak bahwa berbagai kekosongan kasek definitif bisa diatasi dalam memaksimalkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Karena memang jabatan Kasek ini menjadi vital dalam menjalankan operasional sekolah," harap Suwandi.


End of content

No more pages to load