Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva (dua dari kanan) dan Ketua Bawaslu RI Abhan (tiga dari kanan) saat menyerahkan penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten Malang. (Foto : Istimewa)

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva (dua dari kanan) dan Ketua Bawaslu RI Abhan (tiga dari kanan) saat menyerahkan penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten Malang. (Foto : Istimewa)



Menjelang pesta demokrasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Kabupaten Malang 2020, beberapa instansi sudah mulai melakukan persiapan. Salah satunya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva memprediksi bakal terjadi ribuan pelanggaran yang mewarnai pilkada. ”Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, pada penyelenggaraan pilkada diperkirakan akan terjadi sekitar 1.600 pelanggaran,” ungkap dia.

Analisis pelanggaran  itu sudah dilakukan sejak penyelenggaraan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) 2019.  Dalam pesta demokrasi yang berlangsung pada 17 April 2019 lalu, Bawaslu menemukan ribuan pelanggaran.

”Saat itu ada 1.680 berkas administrasi pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Baik di sektor jajaran pengawas kecamatan, pengawas desa/kelurahan, hingga pengawas TPS selama pileg dan pilpres 2019,” ungkap George.

Jumlah pelanggaran yang mencapai ribuan itu meliputi pelanggaran administrasi, praktik politik uang, hingga kampanye yang menyalahi aturan. ”Dari situ, Bawaslu akan berupaya meminimalkan pelanggaran yang kemungkinan bakal terjadi saat pilkada. Di antaranya dengan cara sosialisasi kepada stakeholders, mulai partai atau gabungan partai pengusung, tim sukses, pemantau pilkada, kampus, melinial, pemuda, kaum perempuan. Dengan demikian, semua akan terlibat dalam mengawasi proses pilkada pada 2020 mendatang,” tegas George.

Di sisi lain, banyaknya berkas administrasi pelanggaran yang bisa teratasi membuat Bawaslu Kabupaten Malang meyabet penghargaan Bawaslu Award 2019 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Tepatnya dalam kategori  penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi terbaik.

”Ajang penghargaan itu diikuti  38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Hasilnya, Bawaslu Kabupaten Malang yang dinobatkan mendapat pemghargaan penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi terbaik,” sambung George.

Menurut dia, pemghargaan itu bisa diperoleh Bawaslu Kabupaten Malang lantaran ada kerja sama yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Baik dari penyelenggara maupun instansi lain yang turut mengawasi jalannya pileg dan pilpres 2019.

”Penghargaan ini menandakan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait. Baik dari pihak kepolisian, TNI, Dishub, satpol PP, Kesbangpol, dan partisipasi masyarakat secara aktif selama masa kampanye berlangsung. Selain itu, pengawalan dari rekan media massa dalam pemberitaan juga berdampak positif pada pengawasan kinerja Bawaslu selama ini,” ujar George.

Sebagai informasi, Bawaslu Award 2019 di tingkat Provinsi Jawa Timur dilangsungkan di Hotel Wyndham Surabaya. Agenda yang berlangsung sejak 2-4 November ini dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hardjono, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Ketua Bawaslu Jatim Moch. Amin dan jajaran, serta KPU kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jatim.

 


End of content

No more pages to load