Gedung TP4D yang belum ada papan namanya
Gedung TP4D yang belum ada papan namanya

Ditengah proses hukum terhadap PNS organisasi perangkat hukum dan perangkat desa, Pemkab Pasuruan memberikan ‘hadiah’ pembangunan gedung untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan. Gedung yang dipergunakan untuk tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta pelayanan terpadu ini bernilai Rp 4,7 miliar.

Bangunan yang dirupakan dalam bantuan hibah ini telah diresmikan Bupati Pasuruan. Ironisnya, pekerjaaan proyek yang berlangsung selama dua tahap tahun anggaran ini belum selesai 100 persen dan diserahkan pada pengguna anggaran yakni Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menyatakan, bantuan hibah pada instansi vertikal ini tidak menyalahi aturan perundangan. Bahwa peresmian gedung yang mendahului penyelesaian pengerjaan proyek juga tidak menjadi persoalan.

“Peresmian gedung itu hanya menjadi tanda saja. Yang terpenting adalah manfaat gedung tersebut untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Bupati Irsyad Yusuf.

Menurutnya, bantuan hibah kepada instansi vertikal ini tidak hanya diberikan kepada Kejari Kabupaten Pasuruan. Bahkan Polres Pasuruan juga lebih dulu menerima ‘hadiah’ pembangunan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Sedangkan Pengadilan Negeri Bangil saat ini sedang dalam pengajuan proposal pembangunan gedungnya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Advokasi (Pusaka) Pasuruan, Lujeng Sudarto, mengingatkan bahwa pemberian bantuan hibah kepada instansi vertikal berpotensi menimbulkan persoalan dikemudian hari. Karena instansi vertikal telah mendapatkan alokasi anggaran dari induk organisasinya di pemerintah pusat.

“Bantuan hibah pada instansi vertikal berpotensi menjadi persoalan, karena mereka sudah mendapat alokasi anggaran dari pusat. Pembangunan gedung seharusnya menjadi tanggung jawab induk instansi vertikal, bukan berasal dari pemerintah daerah,” kata Lujeng Sudarto.