Rombongan Komisi D DPRD Jombang sidak ke ruang kelas 1 di SDN 1 Jatipelem, terlihat para siswa masih menggunakan seragam TK. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Rombongan Komisi D DPRD Jombang sidak ke ruang kelas 1 di SDN 1 Jatipelem, terlihat para siswa masih menggunakan seragam TK. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

 Komisi D DPRD Kabupaten Jombang lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait program kain seragam sekolah gratis. Dari kunjungan ke beberapa sekolah itu, para wakil rakyat ini temukan kain seragam yang belum tersalurkan hingga banyaknya keluhan wali murid.

Sidak Komisi D DPRD Jombang ini dilakukan pada Jumat (1/11) pagi. Tempat yang jadi jujugan pertama adalah gedung Tennis Indoor Jombang di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Di lokasi itu, anggota Komisi D melakukan pengecekan kain seragam apa saja yang sudah terkumpul. Di situ, baru ditemukan hanya seragam olah raga yang masih dalam proses penataan.

Setelah melihat kondisi tempat penyimpanan kain seragam, para legislatif ini melanjutkan sidaknya ke dua sekolahan, yakni SDN 1 Jatipelem dan SMPN 1 Perak.

Di dua sekolah itu lah, anggota Komisi D menemukan siswa kelas 1 di SDN 1 Jatipelem dan kelas 7 SMPN 1 Perak masih mengenakan seragam lamanya. Untuk di SDN 1 Jatipelem, siswa kelas 1 masih mengenakan seragam TK dan di SMPN 1 Perak, siswa kelas 7 masih mengenakan seragam SD/MI.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah mengungkapkan, pada sidak tersebut ditemukan adanya keterlibatan pengiriman kain seragam. Dampaknya, para siswa terpaksa menggunakan seragam lama. "Masih ada beberapa kain seragam yang belum terdistribusikan, hanya pramuka saja yang didistribusikan," ujarnya saat diwawancarai saat sidak.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Gus Sentot itu juga mendapat keluhan dari wali murid melalui komite, soal kain seragam gratis tersebut. Ia menyebut, para wali murid terbebani dengan ongkos jahit. "Kami menemukan beberapa keluhan wali murid yang terbebani ongkos jahit. Dan juga karena ada keterlambatan pendistribusian, para wali murid memilih beli seragam sendiri," tandasnya.

Kain seragam gratis ini merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah-Sumrambah, dari janji politiknya pada Pilkada 2018 lalu. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wali murid pada masa penerimaan siswa baru.

Namun, Gus Sentot menyebut, pelaksanaan program tersebut malah membebani para wali murid. Betapa tidak, karena keterlambatan pengiriman kain seragam ke sekolah, para wali murid memilih beli seragam sendiri untuk anak-anaknya. "Dengan keterlambatan seperti ini malah membebani wali murid. Karena mereka memilih beli seragam sendiri, yang jelas pengeluaran bertambah," kata Gus Sentot.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa segera menyelesaikan pendistribusian kain seragam yang hari ini masih ada keterlambatan. "Saya harap ini segera diselesaikan," tegasnya.

Sementara, Kepala Sekolah SDN 1 Jatipelem Tri Wahyuni mengatakan, pihaknya baru menerima kain seragam pramuka dari total 3 seragam yang seharusnya diterimanya. Untuk kain seragam nasional dan olahraga, ia mengaku belum menerimanya hingga hari ini. "Yang sudah saya terima hanya seragam pramuka, lainnya masih menunggu," ungkapnya.

Molornya program kain seragam sekolah milik Bupati Jombang tersebut. hanya bisa diterima Kasek SDN 1 Jatipelem ini dengan pasrah. "ya pasrah saja. Kita maklumi, kan yang ditangani banyak," kata Tri.

Menurut pengakuan Tri, ada sejumlah wali murid di sekolahnya yang memilih untuk membeli seragam sendiri. Seragam yang dibeli wali murid itu, berupa seragam nasional putih-merah. "Kalau yang putih-merah itu mereka beli sendiri, kan kalau senin dipakek untuk upacar," terangnya di akhir wawancara.(*)