Demo bubarkan BPJS Kesehatan di Kota Malang dan pernyataan sikap berbagai kalangan terkait penolakan kenaikan tarif 100 persen (dok MalangTIMES)
Demo bubarkan BPJS Kesehatan di Kota Malang dan pernyataan sikap berbagai kalangan terkait penolakan kenaikan tarif 100 persen (dok MalangTIMES)

Protes masyarakat terkait kenaikan 100 persen BPJS Kesehatan yang berlaku per tanggal 1 Januari 2020 mendatang, di seluruh kelas yang ada, terus menggelinding.

Bahkan, protes itu pun akan ditindaklanjuti dengan langkah hukum oleh seorang pengacara yang juga bakal calon Wali Kota Surabaya, M Sholeh, yang akan menggugat materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepada Mahkamah Agung (MA).

Uji materi terhadap Perpres Jaminan Kesehatan itu, dilandasi dengan situasi perekonomian yang belum baik. Sehingga, menurut M Sholeh, seperti disampaikan kepada media, kenaikan 100 persen tarif jaminan kesehatan akan semakin membebani masyarakat.

"Kenaikan 100 persen itu logikanya tidak tepat. Apalagi situasi ekonomi kan belum bagus dan berdampak pada pendapatan masyarakat yang tidak tinggi," ucap M Sholeh, beberapa waktu lalu.

Alasan lainya Perpres Jaminan Kesehatan digugat adalah terkait manfaat kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang menurut M Sholeh juga tak berdampak banyak.

Dirinya mencontohkan, bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat sebagai peserta BPJS yang naik 100 persen itu, tetap saja memakai skema rujukan berjenjang, yaitu melalui puskesmas dan baru bisa berobat ke rumah sakit bila ada rujukan.

"Layanan meningkat katanya, meningkat apa. Rumah sakit ya rumah sakit ngunu iku (seperti itu). Kecuali akan dihapus rujukan berjenjang, jadi kalau sakit tidak perlu ke puskesmas, itu baru peningkatan, kalau tidak kan sama saja," kritiknya.

M Sholeh juga tegas menginginkan agar BPJS Kesehatan dibubarkan saja. Selain alasan yang disampaikannya, dirinya juga melihat ada salah logika perhitungan terkait kenaikan BPJS. 
Alih-alih dapat untung, lanjutnya, tapi malah tekor. 

"Karena tekor rakyat yang disuruh menanggung. Maka naiklah tarif BPJS, jadi yang  kita inginkan bubarkan saja BPJS itu. Balik lagi saja ke Jamkesda," tegasnya.

Terkait tekornya BPJS Kesehatan, salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya pasien mengalami penyakit katastropik yang harus ditangani, yakni sekitar 30 persen yang harus dibiayai menggunakan BPJS. Baik jantung, kanker, leukimia, hipertensi, gagal ginjal, stroke, dan sebagainya.

Hal ini juga diakui oleh pihak BPJS Kesehatan, yang menyampaikan penyakit katastropik memang sangat menyedot uang. 

"Berbagai penyakit itu pula diperparah dengan masyarakat kaya atau mampu secara ekonomi, kalau sakitnya berat baru ikut BPJS," ucap M Sholeh yang juga menyampaikan keluhan atas kenaikan tarif dan pelayanan kesehatan itu bukan hanya dari masyarakat saja.

"Tapi juga dari perusahaan. Dulu mereka kerjasama dengan asuransi swasta, bagus. Tiba-tiba dipaksa ikut BPJS, malah tambah amburadul kayak ini," tandasnya.