Suasana rapat paripurna di DPRD Surabaya

Suasana rapat paripurna di DPRD Surabaya



Pada rapat paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (31/11) lalu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan tanggapan soal dugaan pencitraan. Ia menegaskan dirinya tidak butuh pencitraan.

“Saya tidak butuh pencitraan. Tidak ada uang yang saya gunakan untuk pencitraan saya,” ujarnya saat itu.

Namun karena dugaan pencitraan itu, Risma sepertinya baper (bawa perasaan). Sehingga dia mengambil sikap ekstrem agar semua pejabat di sekretrais daerah, asisten, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berbicara (memberikan statemen) ke media massa.

“Mulai hari ini saya minta, dan kalau memang dibutuhkan, saya, mulai jajaran di bawah saya, Sekda, asisten, kepala OPD dan staf tidak saya perkenankan bicara ke media,” ujarnya.

Untuk semua pemberitaan, menurut Risma, akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot Surabaya. “Karena bagi saya, harga diri lebih penting dibandingkan yang lain,” tambahnya.

Namun itu langsung diklarifikasi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni pada rapat paripurna. Dia menyatakan wali kota keliru menafsirkan pandangan umumnya. Untuk diketahui, kebetulan memang Fraksi Partai Golkar ini yang menyikapi dan memberi pertanyaan tentang adanya pencitraan.

Menurut Arif Fathoni, pihaknya justru mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota. Hal ini, kata dia, akan menjadi tinta emas bagi masyarakat Surabaya. 

“Tetapi karena tahun depan memasuki masa pilkada, maka kami meminta komitmen wali kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan kontestasi politik,” ungkapnya.

Ia menyatakan pihaknya tidak mengkritik wali kota. Namun ia menerangkan bahwa ada kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD.

“Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi, agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi'i melemparkan kritik langsung kepada Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilwali.

"Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke Kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau nggak bisa bakal mundur. Ini kan nggak bener," kata Imam.

Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," imbuh dia.


End of content

No more pages to load