Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).



Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi dinaikkan 100 persen oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan tersebut berlaku untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Dalam aturan baru itu, iuran yang harus dibayarkan para peserta BPJS adalah Rp 42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp 110 ribu per bulan untuk kelas II, dan Rp 160 ribu per bulan untuk kelas I. Kenaikan itu alam berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.

Kenaikan itu banyak mendapat respons dari berbagai kalangan. Tanpa kecuali Pemerintah Kota Malang.  "Kami akan ikuti aturan yang berlaku meski kami sedikit prihatin," kata Wali Kota Malang Sutiaji kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Menurut Sutiaji,  sebagaimana rencana yang dibuat, Pemkot Malang berencana menuntaskan universal health coverage (UHC) pada 2020 mendatang. Anggaran untuk masyarakat miskin agar ter-cover BPJS Kesehatan bahkan sudah disiapkan. Namun, dalam perencanaan yang sudah disetujui, anggaran yang ditetapkan adalah saat masih menggunakan hitungan iuran sebelum terjadi perubahan alias kenaikan.

Namun dengan adanya perubahan sampai 100 persen,  rencana Kota Malang 100 persen UHC pada 2020 terpaksa gagal dilaksanakan. Nantinya, baru sebagian yang akan di-cover oleh BPJS Kesehatan.

"Jadi, nanti anggaran akan dialokasikan untuk warga miskin. Sekitar 47 ribu orang yang akan di-cover tahun depan," imbuh Sutiaji.

Meski begitu, Sutiaji tetap mendorong agar masyarakat mampu di Kota Malang ikut sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sehingga ada sistem gotong royong yang tercipta di sana. Sebab, sebagaimana semangat yang diusung, BPJS ada untuk meringankan masyarakat dalam berobat.

"Masyarakat mampu tetap kami dorong untuk ikut kepesertaan. Jadi! ada gotong-royong yang tercipta di dalamnya," ujar Sutiaji.

Sebelumnya, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran senilai Rp 45 miliar untuk meningkatkan status UHC menjadi 100 persen. Anggaran itu rencananya untuk membayarkan iuran BPJS bagi sekitar 36 persen warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. 

 


End of content

No more pages to load